Golkar dorong revisi UU Pilkada
Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin menegaskan partainya tetap mendorong revisi undang-undang pilkada agar di masa mendatang dualisme partai ...
Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin menegaskan partainya tetap mendorong revisi undang-undang pilkada agar di masa mendatang dualisme partai ...
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi tentang Undang-Undang Pilkada yang diajukan oleh Ismeth Abdullah dan I Gede Winasa, dua mantan ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Jawa Timur, optimistis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya yang digelar Desember 2015 tidak ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara aklamasi atau musyawarah mufakat sebagaimana ...
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pilkada adalah tema pembicaraan paling sulit yang harus ...
Sekretaris Jendral Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham mengatakan tidak ada pertemuan antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono hari ini ...
Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengatakan pemerintah masih akan mengkaji terkait usulan revisi Undang-Undang Pilkada. "Kami masih ...
Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menegaskan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bukan seperti "angkutan kota" menjelang momentum pelaksanaan ...
Koalisi masyarakat sipil mengecam dan menolak revisi terhadap Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Partai Politik yang kini tengah digulirkan ...
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan tidak akan melanjutkan koalisi dengan partai-partrai politik pengusung Syahrul Yasin Limpo-Agus ...
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan merampingkan jumlah tempat pemungutan suara untuk pelaksanaan pemilihan ...
Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra) Amirul Tamim meminta Komisi Pemilihan Umum KPU mematuhi aturan dalam ...
Anggota DPR RI Fandi Utomo menyampaikan bahwa pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakilnya wajib menyertakan rekomendasi dari Dewan ...
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menegaskan bahwa Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Nomor 1 Tahun 2015 lebih tegas dalam ...
Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara aklamasi menyetujui revisi Undang-undang Pilkada dan Undang-undang Pemerintah Daerah disahkan ...