Tag: undang undang pilkada

Presiden minta revisi UU Pilkada tidak bernuansa politis

Presiden Joko Widodo meminta revisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilakukan tidak bernuansa politis ...

MPR minta perubahan jadi pilkada tidak mahal

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta revisi Undang-undang Pilkada untuk memunculkan perubahan agar menjadi pilkada tidak mahal serta untuk mencegah ...

MK putuskan tiga perkara sengketa pilkada

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perkara sengketa pemilihan kepala daerah dengan agenda pembacaan putusan, di Jakarta, Selasa. "Hari ini ...

Jimly: pasal 158 UU Pilkada perlu direvisi

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie, menyebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal 158 Undang Undang Pilkada perlu direvisi. ...

MK tolak permohonan sengketa Pilkada Halmahera Barat

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa Pilkada Halmahera Barat yang diajukan oleh calon bupati-wakil bupati, James Uang-Adlan Badi. ...

Bawaslu sebut UU Pilkada belum sempurna

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu-RI) menyebutkan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah belum sepenuhnya ...

Perlu perubahan UU Pilkada untuk tingkatkan partisipasi masyarakat

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada mendatang, perlu dilakukan beberapa perubahan pada Undang-undang No. 8/2015 tentang ...

Mendagri: pilkada diciderai "money politik" tertangkap tangan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemilihan kepala daerah serentak berlangsung lancar, namun disayangkan masih adanya praktik "money ...

Pemantau pilkada di Karimun sepi peminat

Pemantau pelaksanaan tahapan Pilkada 2015 di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sepi peminat, kata Ketua Divisi Hukum dan Kampanye Komisi ...

Komisi II DPR segera revisi UU Pilkada

Komisi II DPR akan segera merevisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada) setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan meringankan ...

Legislator: pemerintah punya dua alternatif terkait pilkada

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan pemerintah memiliki dua alternatif yang dapat diambil terkait masih adanya kendala dalam pelaksanaan ...

Pemerintah menyadari UU Pilkada perlu direvisi

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pemerintah menyadari Undang-Undang Pilkada mesih bermasalah sehingga sebagai perbaikan jangka panjang ...

Puluhan warga Surabaya dukung gugat UU Pilkada

Puluhan warga Kota Surabaya menyampaikan dukungan kepada Advokad Muhammad Sholeh menggugat Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala ...

Agung Laksono pasrah soal politik dinasti

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono menyatakan pasrah dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka kembali peluang ...

Anggota DPR pertimbangkan mundur demi pilkada

Anggota DPR RI Amir Uskara mempertimbangkan kembali mengenai rencana maju di pemilihan kepala daerah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, karena salah ...