Tag: sekolah tinggi hukum indonesia jentera

Pakar: Periode jabatan kades 6 tahun bantu pastikan akuntabilitas

ANTARA - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dengan kemungkinan dipilih tiga periode sudah ...

Cyberbullying, penyebab dan cara mencegahnya

Tidak bisa dipungkiri saat ini akses internet menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh semua orang, termasuk anak-anak. Bagi siswa, ...

Pakar hukum nilai keberadaan filantropi esensial bagi demokrasi

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai keberadaan filantropi esensial bagi demokrasi dan berdampak positif karena akan membagi kewajiban ...

Pendidik perlu mendapatkan pemahaman terkait ancaman kekerasan seksual

Para pendidik dan tenaga kependidikan perlu mendapatkan pemahaman akan kesadaran ancaman kekerasan seksual yang bisa terjadi di ...

Akademisi: 24 nama calon penyelenggara pemilu harus berintegritas

Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti menyarankan Tim Seleksi untuk mengajukan 24 nama calon penyelenggara pemilu kepada ...

Pansel diminta hasilkan anggota KPU & Bawaslu  berperspektif gender

ANTARA -Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti dan Anggota Maju Perempuan Indonesia, Yuda Irlang dalam diskusi virtual, ...

ICJR dorong amnesti dan grasi massal untuk pengguna narkotika

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati mendorong pemberian amnesti dan grasi massal untuk pengguna ...

ICJR: Pemerintah dan DPR harus lakukan evaluasi hukum pidana

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform Maidina Rahmawati mengatakan bahwa pemerintah dan DPR harus melakukan evaluasi hukum pidana untuk ...

Ahli: Alih status pegawai KPK jadi ASN berisiko pada independensi

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Apratur Sipil Negara (ASN) akan ...

Mencoba tetap percaya kepada KPK

Ada yang berbeda dalam konferensi pers KPK yang dihadiri Ketua KPK, Firli Bahuri, Deputi Penindakan KPK, Karyoto, serta Plt Juru Bicara KPK, Ali ...

Kemarin, penggrebekan kampung narkoba hingga evakuasi warga Beoga

Lima berita hukum pada Minggu (11/4) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, penggrebekan kampung narkoba di Pelambang hingga ...

FHUI Empowerment dorong perempuan berdaya

Salah satu pendiri komunitas Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Empowerment Melli Darsa mendorong perlunya perempuan berdaya karena dapat ...

Koalisi masyarakat diskusi dengan pimpinan dampak UU KPK revisi

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi berdiskusi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dampak dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 ...

Pengamat nilai penerbitan perppu tak perlu tunggu uji materi di MK

Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanto menilai penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) oleh presiden tidak perlu ...

Pengamat nilai Presiden tak bisa dimakzulkan karena terbitkan Perpu

Pengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa dimakzulkan hanya karena menerbitkan ...