Pakar: Periode jabatan kades 6 tahun bantu pastikan akuntabilitas
ANTARA - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dengan kemungkinan dipilih tiga periode sudah ...
ANTARA - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dengan kemungkinan dipilih tiga periode sudah ...
Tidak bisa dipungkiri saat ini akses internet menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh semua orang, termasuk anak-anak. Bagi siswa, ...
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai keberadaan filantropi esensial bagi demokrasi dan berdampak positif karena akan membagi kewajiban ...
Para pendidik dan tenaga kependidikan perlu mendapatkan pemahaman akan kesadaran ancaman kekerasan seksual yang bisa terjadi di ...
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti menyarankan Tim Seleksi untuk mengajukan 24 nama calon penyelenggara pemilu kepada ...
ANTARA -Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti dan Anggota Maju Perempuan Indonesia, Yuda Irlang dalam diskusi virtual, ...
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati mendorong pemberian amnesti dan grasi massal untuk pengguna ...
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform Maidina Rahmawati mengatakan bahwa pemerintah dan DPR harus melakukan evaluasi hukum pidana untuk ...
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Apratur Sipil Negara (ASN) akan ...
Ada yang berbeda dalam konferensi pers KPK yang dihadiri Ketua KPK, Firli Bahuri, Deputi Penindakan KPK, Karyoto, serta Plt Juru Bicara KPK, Ali ...
Lima berita hukum pada Minggu (11/4) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, penggrebekan kampung narkoba di Pelambang hingga ...
Salah satu pendiri komunitas Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Empowerment Melli Darsa mendorong perlunya perempuan berdaya karena dapat ...
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi berdiskusi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dampak dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 ...
Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanto menilai penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) oleh presiden tidak perlu ...
Pengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa dimakzulkan hanya karena menerbitkan ...