MUI sarankan DPR tak buru-buru sahkan RKUHP
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan agar DPR tidak buru-buru untuk mengesahkan RUU KUHP (RKUHP) sebelum berakhirnya masa jabatan anggota ...
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan agar DPR tidak buru-buru untuk mengesahkan RUU KUHP (RKUHP) sebelum berakhirnya masa jabatan anggota ...
Komisi III DPR RI setuju untuk menghapus Pasal 418 yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tentang perzinahan, sesuai ...
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta penghapusan Pasal 418 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), karena dikhawatirkan ...
Majelis Ormas Islam (MOI) menyebutkan bahwa masyarakat semestinya bisa melaporkan perbuatan zina yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana dalam RUU ...
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Asnil Bambani Amri meminta jangan ada sikap fasis yang ditunjukkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ...
Dewan Perwakilan Rakyat disindir keseriusannya untuk meminta masyarakat terlibat aktif dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah menyelesaikan pembahasan dan perumusan RUU ...
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pengesahan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena ada beberapa pasal yang kontroversial ...
Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa gerakan antikorupsi dalam kondisi yang mengkhawatirkan dengan mulusnya rencana revisi UU No. 30 tahun 2002 ...
Sejumlah lembaga sipil masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Makassar Tunda Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana (RKUHP) dan Aliansi Nasional ...
Antropolog untuk Indonesia menolak setiap cara pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti adanya usulan revisi Undang-Undang KPK ...
Puluhan akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menolak upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seiring dengan perkembangan ...
Presiden Joko Widodo berharap agar DPR memiliki semangat untuk memperkuat KPK saat mengusulkan rencana revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi ...
Pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Karolus Kopong Medan MHum menilai pemerintah dan DPR tidak serius mendukung Komisi ...
Pemerintah dan DPR RI didorong untuk mengubah soal pencemaran nama baik dari ranah pidana ke perdata karena pencemaran nama baik dalam ranah pidana ...