KPK harapkan Presiden bahas terlebih dahulu soal revisi UU KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan Presiden Joko Widodo dapat membahas terlebih dahulu untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan Presiden Joko Widodo dapat membahas terlebih dahulu untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi ...
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan bahwa saat ini lembaganya berada di ujung tanduk. "Kami harus menyampaikan ...
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menolak rumusan pasal terkait dengan penguguran ...
Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut MP Pangaribuan berpendapat peradilan Indonesia saat ini lebih butuh delik "contempt ...
Direktur Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR) Firmansyah Arifin mengatakan delik penghinaan terhadap pengadilan atau "Contempt of ...
Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi mengatakan RUU KUHP yang akan disetujui DPR RI menjadi undang-undang diupayakan tidak ada "pasal ...
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) keberatan apabila pengaturan eksistensi tindak pidana khusus dimasukkan dalam RUU KUHP dan menilai ...
Pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden yang tercantum dalam RUU KUHP pasal 219 dipertanyakan sejumlah pihak karena sebelumnya ...
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendesak pemerintah dan DPR RI mencabut pasal 281 soal penghinaan terhadap ...
Sebanyak 10 pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disebut dapat menyebabkan kriminalisasi terhadap jurnalis ...
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery optimistis pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) selesai pada masa ...
Pakai keamanan Siber, Pratama Persadha menyebutkan pemerintah perlu melakukan perbaikan untuk memperkuat keamanan Siber guna menghadapi perang Siber ...
Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi mengusulkan agar Rancangan Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) diselesaikan setelah ...
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan institusinya telah menyelesaikan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) selama Masa Sidang V Tahun Sidang ...
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan lembaganya mendukung langkah pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang efektif-efisien, dan ...