Tag: revisi uu pilkada

Baleg DPR minta pemerintah serius bahas revisi UU pilkada

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah serius membahas revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah ...

F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Fraksi PKB DPR RI memberikan klarifikasi bahwa menolak wacana percepatan pelaksanaan Pilkada 2024 sebab pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada ...

Papua Barat rasionalisasi usulan dana Pilkada 2024

Pemerintah Provinsi Papua Barat masih merasionalisasikan dana hibah Pilkada 2024 yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas ...

Fraksi NasDem DPR pertanyakan urgensi pembahasan revisi UU Pilkada

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI Willy Aditya mempertanyakan urgensi Badan Legislasi DPR untuk menggelar rapat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor ...

Utut: PDIP terima usulan revisi Pilkada pada 17 September 2024

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto mengatakan fraksinya menerima usulan rencana revisi waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah ...

Mardani Ali Sera: PKS pertahankan Pilkada 27 November 2024

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mempertahankan waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah ...

Anggota Baleg: Ada skala urgensi gelar rapat revisi UU Pilkada 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron mengatakan ada skala urgensi sehingga pihaknya menggelar rapat pleno terkait revisi ...

Penundaan pilkada serentak tak selaras dengan undang-undang

Penetapan hari-H pencoblosan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota pada hari Rabu, 27 November 2024, ...

Bawaslu Kalteng temukan dugaan dukungan ganda bacalon DPD RI

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Tengah menemukan data dugaan dukungan ganda internal, eksternal, belum memenuhi syarat (BMS), ...

MK kabulkan seluruh gugatan Perludem soal badan peradilan pilkada

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh gugatan dengan pemohon Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengenai pengujian materi ...

Perludem sebut ketergantungan aturan pemilu pada yudisialisasi politik

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyebutkan kondisi objektif menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih ada ketergantungan yang besar ...

Mahfud MD: Lembaga peradilan pemilu perlu segera dirumuskan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai wacana pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu perlu ...

Titi Anggraini: Perlu petakan terobosan teknis pada Pemilu 2024

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini memandang perlu memetakan dan menyiapkan terobosan teknis dengan baik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum ...

Kemarin, Alutsista TNI hingga revisi UU Pilkada

Ragam peristiwa di Indonesia terjadi pada Senin (27/12) disiarkan ANTARA dan masih layak anda baca kembali untuk informasi pagi ini. 1. Tito ...

Pegiat pemilu: Perlu revisi UU Pilkada terkait badan peradilan khusus

Pegiat pemilu Titi Anggraini memandang perlu perubahan atas Pasal 157 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) terkait dengan ...