Tag: revisi uu pilkada

Mampukah parpol menghadang eks koruptor jadi kontestan Pilkada 2020?

Di tengah perbincangan pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung serta pilkada asimetris, muncul pula wacana larangan eks koruptor menjadi ...

MPR sebut 826 pasutri bercerai akibat pilkada langsung

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyatakan pelakasanaan pilkada langsung di Indonesia menyebabkan 826 pasangan suami istri (pasutri) bercerai ...

Soal pilkada asimetris, Denny Indrayana: Itu pilihan

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menegaskan sistem pemilihan kepala daerah merupakan pilihan-pilihan dalam politik hukum, baik ...

Revisi UU Pilkada, Denny Indrayana: Antisipasi politik uang

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menegaskan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah harus dilakukan dengan ...

KPU sampaikan poin revisi UU Kepemiluan

Ketua KPU RI Arief Budiman menyampaikan poin-poin revisi UU tentang Kepemiluan, yang akan diberikan sebagai masukan kepada Komisi II DPR RI seperti ...

Komisi II akan revisi UU tentang Kepemiluan

Komisi II DPR RI akan merevisi Undang-Undang tentang Kepemiluan seperti UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-undang Nomor ...

DPD-Kemendagri sepakati penyederhanaan regulasi

Komite I DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat akan mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan penyederhanaan regulasi-regulasi ...

Komisi II lihat peluang dilakukannya revisi UU Pilkada

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Komisi II DPR masih melihat peluang memungkinkan atau tidak dilakukannya revisi UU nomor 10 ...

KPU Makassar menunggu PKPU larangan mantan koruptor maju pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan masih menunggu revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Kepala ...

DPR targetkan UU terkait sistem politik selesai 2021

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menargetkan pihaknya bisa menyelesaikan semua undang-undang yang berkaitan dengan penyempurnaan sistem ...

Soal PKPU, DPR akui ada kekosongan hukum dalam UU Pilkada

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hugua mengakui secara tersirat bahwa ada kekosongan hukum dalam Undang-Undang ...

Wapres Ma'ruf Amin menilai sistem pilkada harus dikaji

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai polemik terkait perubahan sistem pemilihan umum kepala daerah (pilkada) harus dilakukan pengkajian secara ...

KPK: Batasi kewenangan petahana manfaatkan ASN hadapi Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pembatasan kewenangan petahana yang memanfaatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan politik ...

Napi koruptor dilarang jadi calon kepala daerah, DPR belum sepakat

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum mencapai kesepakatan soal narapidana (napi) koruptor dilarang mencalonkan diri ...

PKPU larangan koruptor maju pilkada masih digodok

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai kandidat pada pilkada serentak tahun 2020 ...