DPR ungkap tujuh poin revisi UU Pilkada
Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy mengungkapkan tujuh poin krusial dalam pembahasan revisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, ...
Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy mengungkapkan tujuh poin krusial dalam pembahasan revisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, ...
Komisi II DPR RI menargetkan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa dilaksanakan pada 29 ...
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pada prinsipnya pemerintah tidak ingin mempersulit persyaratan calon independen maju dalam kontestasi ...
Dewan Perwakilan Rakyat yang mengadakan pertemuan dengan Mahkamah Konstitusi pada hari ini, mengkonsultasikan putusan lembaga yudikatif tersebut ...
Ketua Fraksi PAN di DPR Mulfachri Harahap menegaskan fraksinya tetap menginginkan syarat bagi calon independen ditingkatkan, yang akan diatur dalam ...
Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (perludem) Titi Anggraini mengatakan pilkada menjadi ruang masyarakat untuk mencalonkan ...
Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengatakan DPR telah menerima draft revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kemudian akan dibacakan dalam ...
Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada jangan sampai diskriminatif terhadap calon perseorangan untuk maju dalam Pilkada 2017, kata ...
Partai Amanat Nasional (PAN) akan mengusulkan persyaratan calon kepala daerah dari jalur perseorangan atau independen sama atau lebih ringan ...
Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat laporan dana kampanye Pilkada 2015 kurang transparan dan akuntabel, salah satunya karena penggunaan tidak ...
Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menyatakan masih melakukan kajian atas wacana revisi Undang-Undang Pilkada yang di dalamnya turut mengatur soal ...
Ketua DPR RI Ade Komaruddin (Akom) menilai revisi UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada ...
Bakal calon Bupati Bekasi dari jalur independen Obon Tabroni mengaku tidak mengkhawatirkan revisi undang-undang nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur ...
Anggota DPR RI dari Partai Hanura Syarifuddin Suding menegaskan rencana revisi undang-undang tentang Pilkada tidak boleh mempersulit calon kepala ...
DPR menyatakan tidak akan memaksakan revisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah setelah pemerintah menyayakan tidak menyetujuinya."Kalau ...