Tag: revisi kuhp

Ketua Fraksi PKB setuju pasal santet

27 Maret 2013 15:01

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI Lukman Edy mengatakan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab ...

Komisi III akan kunjungi empat negara

22 Maret 2013 18:49

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat berencana melakukan kunjungan kerja ke empat negara besar di Eropa yakni Rusia, Prancis, Inggris, dan Belanda. ...

Legislator: Pasal 492 KUHP tak sesuai dengan budaya Indonesia

14 Maret 2013 19:07

Pasal 492 yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai delik perbuatan cabul sesama jenis, dinilai tak sesuai ...

DPR Desak Penyelesaian Revisi KUHP

27 Juni 2011 18:24

Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar untuk segera menyelesaikan penyusunan naskah revisi Rancangan Undang-undang (RUU) ...

FPKB Dorong Pemerintah Buat Moratorium Hapuskan Radikalisme

5 Mei 2011 13:59

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja'far mengatakan, DPR RI akan mendorong pemerintah untuk membuat moratorium agar gerakan ...

PBHI Deklarasikan Perlindungan Hukum Berdasarkan HAM

15 April 2011 20:57

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia cabang Sumatera Barat mendeklarasikan perlindungan dan pengawalan terhadap penegakan ...

LBH: 61 Pasal KUHP Ancam Kebebasan Pers

18 Februari 2010 07:04

Sebanyak 61 dari ratusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat mengancam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, kata Direktur ...

AJI Desak "Pemuseuman" Pasal Penghinaan Dalam KUHP

24 Juni 2008 14:45

Pasal-pasal penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus di"museum"kan, demikian Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ...

Dewan HAM PBB Sambut Baik Laporan Indonesia

11 April 2008 13:54

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB menyampaikan penghargaan tinggi atas kemajuan yang dicapai Indonesia di bidang perlindungan HAM sebagaimana ...

Pemerintah Disarankan Privatisasikan Penglolaan Penjara

4 Januari 2008 16:53

Pakar kriminologi dari Universitas Indonesia (UI), Adrianus Meliala, menyarankan pemerintah agar memprivatisasi pembangunan dan pengelolaan Lembaga ...

Revisi KUHP Perlunak Ketentuan Hukuman Mati

20 Juni 2007 17:03

Sekretaris Komisi Hukum Nasional yang juga terlibat dalam tim revisi KUHP, Mardjono Reksodiputro mengatakan, draf revisi KUHP memperlunak ketentuan ...