RUU KUHAP dan KUHP tak selesai sampai akhir jabatan DPR
Anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan mengatakan, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan Rancangan ...
Anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan mengatakan, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan Rancangan ...
Komisi Pemberantasan Korupsi menyetujui pembahasan RUU KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan sejumlah persyaratan. ...
Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mempertanyakan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang ...
Kepolisian Negara Republik Indonesia meminta DPR untuk membahas RUU KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) terlebih dahulu, sebelum membahas RUU ...
Ketua Tim Perumus RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Muladi mengatakan revisi KUHP justru akan memperkuat atau memperluas kewenangan Komisi ...
Ketua Tim Perumus RUU KUHP Muladi menjamin tidak ada satu pun unsur dalam revisi UU KUHP ini yang mengebiri kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ...
Ketua Tim Perumus Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), Muladi mengatakan, tidak ada "kongkalikong" dalam revisi KUHP ...
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin mengatakan dirinya akan mengundurkan diri segera bila revisi Kitab Undang - Undang ...
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Amir Syamsuddin menganggap, pembahasan revisi KUHP dan KUHAP di DPR cukup waktu sehingga proses pematangannya di ...
Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan revisi KUHAP dan KUHP adalah untuk membangun sistem hukum di Indonesia. "Revisi KUHP dan KUHAP ini ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang permintaan ...
Anggota Komisi III DPR RI Taslim menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sudah sepatutnya direvisi karena ...
Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta mendorong adanya Undang-undang lex spesialis yaitu RUU ...
Pelajar Indonesia yang tergabung dalam PPI Belanda menyerukan tuntutan kepada segenap penguasa di negeri ini, khususnya lembaga eksekutif, ...
Anggota Komisi III DPR, Ahmad Basarah, menegaskan, perlu dimasukkan pasal penghinaan terhadap presiden sebagai kepala negara, dalam revisi UU KUHP ...