Tag: pp nomor 36 tahun 2021

Disnakertrans Jawa Barat minta perusahaan tidak cicil THR

29 Maret 2023 16:48

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta kepada perusahaan di wilayah Jawa Barat, agar tidak mencicil ...

Menaker diminta perluas dialog susun PP dari Perppu Cipta Kerja

11 Januari 2023 15:23

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Komisi IX DPR RI memintanya untuk memperluas dialog dan diskusi dalam proses penyusunan ...

Tenaga Ahli Utama KSP: Perppu Ciptaker demi kepentingan rakyat-negara

10 Januari 2023 11:53

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani menyebutkan Keputusan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah ...

Kemnaker sebut Perppu Cipta Kerja perlu dipahami secara utuh

6 Januari 2023 16:48

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyoroti pentingnya memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja secara ...

Kemnaker: Ada perbaikan formula upah minimum di Perppu Cipta Kerja

6 Januari 2023 14:50

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja membuat perubahan ketentuan terkait upah ...

Kemnaker memproses revisi PP setelah penerbitan Perppu Cipta Kerja

6 Januari 2023 12:47

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan pihaknya tengah memproses revisi dari peraturan pemerintah (PP) yang akan mengatur aturan teknis ...

Jiwasraya ungkap sejumlah faktor alasan rasionalisasi pegawai

16 Desember 2022 13:17

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengungkapkan sejumlah faktor yang mendasari perusahaan untuk melakukan rasionalisasi terhadap pegawainya, salah ...

Manajemen Jiwasraya persiapkan rencana pengembalian izin perusahaan

15 Desember 2022 16:14

Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mempersiapkan rencana pengembalian izin perusahaan usai program restrukturisasi memasuki tahap akhir, yang ...

Apindo sebut Permenaker 18/2022 bisa tingkatkan risiko PHK

5 Desember 2022 18:08

ANTARA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 ...

UMP Sulsel naik 6,9 persen menjadi Rp3.385.145

28 November 2022 20:36

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel naik 6,9 persen di tahun 2023, dari sebelumnya sebesar ...

Pemprov Sultra naikkan UMP sebesar 7,1 persen di tahun 2023

28 November 2022 17:38

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara resmi mengumumkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2023 mendatang naik sebesar 7,1 ...

Gubernur NTB tetapkan UMP 2023 sebesar Rp2,3 juta

28 November 2022 14:09

Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Zulkieflimansyah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp2,3 juta lebih. "UMP NTB 2023 ...

Subsidi koperasi pekerja, Pemprov Kepri anggarkan Rp4,5 miliar

26 November 2022 17:12

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menganggarkan dana sekitar Rp 4,5 miliar untuk memberikan subsidi kepada tiga koperasi ...

Pemkab Bantul perhatikan kepentingan buruh-pengusaha putuskan UMK 2023

24 November 2022 00:54

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempertimbangkan kepentingan buruh dan pengusaha sebagai pemberi kerja sebelum memutuskan ...