Tag: pp nomor 36 tahun 2021

Kemnaker respons 1.620 laporan pembayaran THR jelang Lebaran

Kementerian Ketenagakerjaan telah merespons 1.620 laporan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) dari 2.402 konsultasi daring yang masuk ke ...

Forkas Jatim komitmen kawal pembayaran THR karyawan sesuai peraturan

Ketua Umum Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur M Torino Junaedi berkomitmen mengawal membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada ...

Pengusaha minta kelonggaran pemberian THR di tengah pemulihan

Kalangan dunia usaha meminta kelonggaran agar pengusaha yang tidak mampu memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya agar tetap diberikan ...

Anggota DPR dukung kebijakan pemerintah wajibkan perusahaan bayar THR

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan untuk membayar penuh ...

Ketua DPR ingatkan pengusaha untuk penuhi hak THR pekerja

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pengusaha untuk memenuhi hak tunjangan hari raya (THR) para pekerja atau buruh sesuai dengan ketentuan yang ...

Gubernur Jatim imbau pengusaha tidak telat bayar THR pekerja

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau seluruh pengusaha agar tidak telat membayarkan hak tunjangan hari raya (THR) kepada para ...

Kemenaker: Ada sanksi jika bayar THR tidak sesuai ketentuan UU

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperingatkan adanya sanksi bagi pengusaha yang tidak melakukan pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2022 ...

LBH Pers: Pekerja media harus punya kontrak kerja

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Indonesia mendorong para pekerja media harus memiliki kontrak kerja sebagai landasan hukum sewaktu-waktu bila ...

Menaker surati kepala daerah yang tetapkan UMP tidak sesuai ketentuan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan telah bersurat kepada kepala daerah yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) untuk 2022 ...

Pengamat: Isu penetapan UMP bisa berdampak kepada hubungan industrial

Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga mengatakan masih adanya isu terkait penetapan upah minimum provinsi oleh ...

Apindo minta Gubernur Jabar cabut SK 561 tentang kenaikan upah buruh

DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat (Jabar) meminta agar Gubernur  Ridwan Kamil  mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur ...

Warna-warni ketenagakerjaan 2021, dari BSU sampai upah minimum

Dunia ketenagakerjaan pada 2021 masih diwarnai dengan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 terhadap pekerja yang ditandai dengan adanya bantuan ...

Komisi B DPRD DKI dalami kenaikan UMP hingga 5,1 persen

Komisi B DPRD DKI Jakarta mendalami dasar revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen dengan ...

Drama UMP 2022 di Jakarta

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di DKI Jakarta bisa dibilang menjadi salah satu topik paling krusial yang menyita perhatian publik ...

KSPSI Tangerang hormati sikap Gubernur ingin memproses secara hukum

Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Ahmad ...