pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Tag: peraturan turunan

Pemerintah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara untuk ormas agama

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah ...

Bahlil: Berlebihan kalau ada konflik akibat izin tambang buat ormas

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memandang terjadinya konflik horizontal akibat munculnya perizinan ...

KWI tak akan ajukan izin usaha tambang

Uskup Agung Jakarta Prof Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo menyebutkan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tidak akan mengajukan izin untuk ...

Stafsus Presiden kawal aturan turunan UU KIA dengan lintas kementerian

Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia menyatakan akan mengawal peraturan turunan dari Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak ...

KemenPPPA: RUU KIA bertujuan lindungi hak perempuan sebagai ibu

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keberadaan UU tentang Kesejahteraan Ibu dan ...

KemenPPPA: Ibu melahirkan korban PHK berhak peroleh pendampingan hukum

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan bahwa bila seorang perempuan pekerja yang sedang cuti melahirkan ...

Presiden: Izin tambang untuk ormas punya syarat ketat

Presiden Joko Widodo mengatakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki persyaratan yang ketat dan ...

Kementerian ESDM tangani evaluasi teknis terkait izin tambang ormas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menangani evaluasi teknis terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk ...

KESDM bidik turunan Perpres 14/2024 tentang CCS tuntas dalam 2-3 bulan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membidik peraturan menteri turunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang ...

Menanti peraturan pelaksana UU TPKS disahkan

Dua hari lagi kita akan menginjak tanggal 9 Mei 2024, yang artinya tepat dua tahun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan ...

Komnas harap lima peraturan pelaksana UU TPKS diundangkan dalam 5 hari

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap lima peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang ...

KPPPA: Sudah ada 34 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut saat ini telah ada 34 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan ...

Kementerian PPPA: Korban kekerasan seksual tidak boleh di-"pingpong"

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut korban kekerasan seksual tidak boleh direpotkan dengan birokrasi dalam ...

FPL nilai UU TPKS tingkatkan keberanian korban kekerasan, melapor

Forum Pengada Layanan (FPL) Bagi Perempuan Korban Kekerasan menilai hadirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan ...

FPL: UU TPKS belum sepenuhnya digunakan tangani kekerasan seksual

Forum Pengada Layanan (FPL) Bagi Perempuan Korban Kekerasan memandang bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ...