Kementerian ESDM tangani evaluasi teknis terkait izin tambang ormas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menangani evaluasi teknis terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk ...
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menangani evaluasi teknis terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk ...
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membidik peraturan menteri turunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang ...
Dua hari lagi kita akan menginjak tanggal 9 Mei 2024, yang artinya tepat dua tahun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan ...
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap lima peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang ...
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut saat ini telah ada 34 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan ...
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut korban kekerasan seksual tidak boleh direpotkan dengan birokrasi dalam ...
Forum Pengada Layanan (FPL) Bagi Perempuan Korban Kekerasan menilai hadirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan ...
Forum Pengada Layanan (FPL) Bagi Perempuan Korban Kekerasan memandang bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ...
Pemerintah telah mengesahkan salah satu peraturan turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu Peraturan ...
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menekankan pentingnya memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) ...
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan agar segera merampungkan aturan turunan ...
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan Pemerintah berkomitmen untuk dapat menjaga hak-hak individual ...
Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Ratna Batara Munti menyatakan masih banyak laporan dari para ...
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membantah Pemerintah melakukan malaadministrasi dalam penggunaan lahan untuk pembangunan IKN di Penajam Paser ...
Plt. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Titi Eko Rahayu, mengatakan dari tujuh peraturan turunan Undang-Undang ...