Mahasiswa Jember turun ke jalan tolak RKUHP dan revisi UU KPK
Ribuan mahasiswa Jember dari empat organisasi yakni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), ...
Ribuan mahasiswa Jember dari empat organisasi yakni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), ...
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace meminta DPR RI melakukan kajian ulang terhadap pasal-pasal dalam ...
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan sikap pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tetap ...
Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi ekstra kampus di Balikpapan, Kalimantan Timur, mendatangi Gedung Putih Kantor DPRD Balikpapan, Senin, ...
Ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM Sumatera Barat berunjuk rasa di DPRD Sumatera Barat menolak pasal karet dalam Rancangan Undang-Undang Kitab ...
Dewan Pers menyatakan materi yang terkait dengan kemerdekaan pers dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ...
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan Pasal 281 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan mengkriminalisasi ...
Komisi III DPR RI dan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, menyepakati Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibawa dalam ...
Majelis Ormas Islam (MOI) menyebutkan bahwa masyarakat semestinya bisa melaporkan perbuatan zina yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana dalam RUU ...
Dewan Perwakilan Rakyat disindir keseriusannya untuk meminta masyarakat terlibat aktif dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah menyelesaikan pembahasan dan perumusan RUU ...
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pengesahan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena ada beberapa pasal yang kontroversial ...
Sejumlah lembaga sipil masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Makassar Tunda Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana (RKUHP) dan Aliansi Nasional ...
Pemerintah dan DPR RI didorong untuk mengubah soal pencemaran nama baik dari ranah pidana ke perdata karena pencemaran nama baik dalam ranah pidana ...
Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut MP Pangaribuan berpendapat peradilan Indonesia saat ini lebih butuh delik "contempt ...