PPP sepakat penghinaan Presiden delik aduan
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat dengan perubahan pasal tentang penghinaan Presiden dari delik biasa menjadi delik aduan dalam Rancangan ...
pemilu.antaranews.com
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%
Tag: pasal karet
Pansus UU Terorisme bahas sinkronisasi pasal
Panitia Khusus Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DPR RI melanjutkan pembahasan sinkronisasi pasal agar ...
Pengamat: partai oposisi tak bekerja semestinya
Pengamat Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai saat ini partai oposisi tidak bekerja semestinya sehingga tidak membuat demokrasi di Indonesai lebih ...
Saran Jimly agar DPR tidak bungkam kritik
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat untuk tidak membungkam kritik lewat instrumen Undang-Undang ...
DPR: konten revisi UU Ormas tidak dibatasi
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan konten revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU ...
Pengusul revisi UU Ormas diminta lengkapi persyaratan
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengatakan fraksi-fraksi yang akan mengajukan revisi UU Organisasi Kemasyarakatan, harus melengkapi ...
F-Hanura: revisi UU Ormas belum diperlukan
Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan hasil pengesahan Peraturan Pemerintah ...
PPP akan ajukan usul inisiatif revisi UU Ormas
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengajukan usul inisitif revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan hasil pengesahan Peraturan ...
Empat poin revisi UU Ormas menurut Gerindra
Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad R Patria, menilai ada empat poin yang ada dalam UU Ormas hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti ...
Ketika Undang-undang Ormas menjadi polemik di parlemen
Keputusan pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang terkait dengan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Organisasi ...
Pembicaraan Perppu Ormas di paripurna berjalan alot
Pembicaraan tingkat II Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 tahun 2017 tentang Ormas di rapat paripurna menjadi alot setelah ...
Mayoritas fraksi setuju Perppu Ormas jadi UU
Mayoritas fraksi pada Komisi II DPR RI menyepakati Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan atau ...
CISFED: demokrasi aksesoris ancaman bagi Indonesia
Secara umum praktik demokrasi yang berjalan saat ini sekadar demokrasi aksesoris yang penuh simbol-simbol dan belum menyentuh aspek substantif dari ...
Megawati diminta bersikap soal laporan Relawan Perjuangan Demokrasi
Koalisasi Masyarakat Sipil Indonesia meminta Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri segera mengambil sikap terkait laporan Relawan ...
PKS kritik keputusan pemerintah keluarkan Perppu Ormas
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan partainya mengkritik keputusan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
