Fraksi PAN dorong revisi UU ITE menjadi inisiatif pemerintah
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya mendorong pemerintah mengambil inisiatif untuk mengajukan ...
Tag: pasal karet
F-PAN: Pedoman penafsiran UU tidak ada dalam tata urutan perundangan
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan tata urutan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal pedoman ...
Tim Kajian UU ITE perdana pertemukan pelapor dan terlapor hari ini
Tim Kajian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk pertama kali mempertemukan para pelapor dan ...
LPSK: Rencana pemerintah revisi UU ITE merupakan langkah maju
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah ...
Pakar UGM: Polisi virtual harus netral dan objektif
Pakar Literasi Digital dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Novi Kurnia berharap kepastian netralitas polisi virtual dalam memoderasi konten-konten ...
Ada pasal karet, Mahfud: Revisi UU ITE bisa dilakukan
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ...
Menko Polhukam: Jangan alergi terhadap perubahan hukum
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan seluruh pihak untuk tidak alergi terhadap perubahan hukum karena hukum ...
Aktivis: Bijak bermedsos tak cukup UU ITE saja tapi diikuti edukasi
Aktivis media sosial Enda Nasution mengatakan bijak dalam bermedia sosial tidak cukup dengan regulasi, tetapi edukasi secara masif perlu juga ...
PKB: Wacana Perppu UU ITE belum penuhi syarat kegentingan
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai Presiden Joko Widodo tidak perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti ...
PPP: Wacana keluarkan Perppu UU ITE bukan pilihan ideal
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai wacana agar Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang UU ...
Pemerintah resmi bentuk Tim Kajian UU ITE
ANTARA - Pemerintah resmi membentuk Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bertugas untuk menentukan perlu atau ...
Kominfo masuk Tim Kajian UU ITE
Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu dari tiga kementerian yang menjadi tim pelaksana kajian Undang-Undang Transaksi Elektronik ...
Mahfud: Kajian UU ITE memerlukan waktu dua bulan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun ...
Pentingnya tata kelola sistem informasi guna menjaga keamanan data
Perusahaan konsumer otomotif dan transportasi, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPM) memandang pentingnya pengelolaan sistem informasi dan teknologi ...
Mahfud resmi bentuk Tim Kajian UU ITE
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD resmi bentuk Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
