BPJS Watch ingatkan kepala daerah lindungi pekerja badan Ad Hoc
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengingatkan para kepala daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada ...
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengingatkan para kepala daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat membutuhkan sebanyak 10.773 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pilkada Jakarta ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan akses seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas untuk turut ambil bagian ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi meluncurkan pembentukan Kelompok Kerja Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ...
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta mensyaratkan calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat (KPU Jakpus) membuka rekrutmen 1.539 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pilkada ...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen memastikan setiap aspek pengelolaan keuangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dijalankan dengan efisien ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk badan ad hoc dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak untuk memilih gubernur, ...
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Barat menyatakan satu suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta sangat ...
Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat menyebutkan terdapat 1.915.925 pemilih hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan daftar ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah saat ini tengah menyisir data pemilih ganda yang akan digunakan untuk Pemilihan Kepala ...
Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Barat (Bawaslu Jakbar) melakukan pengawasan melekat terhadap pleno hasil penelitian dan pencocokan ...
Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata memastikan telah mengalokasikan anggaran santunan bagi semua badan ad hoc apabila terjadi musibah ketika ...
BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta menyebutkan, besaran premi jaminan perlindungan sosial bagi badan ad hoc KPU hanya Rp16.800 per bulan dengan beragam ...
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, segera berkoordinasi dengan KPU DKI terkait perlindungan sosial badan ad hoc untuk ...