Tag: judicial review

Partai Demokrat Tetap Hormati Keputusan KPU

Ketua DPP Partai Demokrat bidang Politik, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Rabu, menyatakan, partainya tetap pada posisi menghormati keputusan Komisi ...

ICW Akan Perkarakan UU Haji

Indonesia Corruption Watch (ICW) akan mengajukan judicial review atau uji materi terhadap Undang-Undang Haji Nomor 13 Tahun 2008 dan Peraturan ...

Semua Parpol Bertanya ke KPU Jateng Soal Siapa Yang Bakal Terpilih

Belum adanya sikap dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan peraturan KPU tentang penghitungan kursi ...

PPP dan Hanura Judicial Review UU Pileg

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Kamis mengajukan permohonan judicial review Pasal 205 ayat (4) ...

MA: KPU Laksanakan Putusan Soal Penghitungan Tahap Dua

Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin A Tumpa, mempersilakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan mengenai penghitungan tahap kedua ...

Tiga WNI Ajukan Judicial Review UU Pilpres

Sebanyak tiga warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Nomor 42 tahun 2008 pasal ...

MK Sidangkan Judicial Review UU Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan ...

Menkominfo: Masyarakat Harus Mampu Mengendalikan Diri

Menkominfo, M Nuh mengatakan, era teknologi informasi di Indonesia kian pesat, sehingga masyarakat harus mempu mengendalikan diri sendiri untuk ...

Kajati Banten Belum Diperiksa Dalam Kasus Prita

Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga saat ini belum memeriksa Kepala Kejaksaan Tinggi (Banten) Dondy K Sudirman, terkait kasus Prita Mulyasari. ...

Pemerintah-DPR Sebaiknya Amandemen Pasal 27 UU ITE

Pengamat Hukum Telematika meminta pemerintah dan DPR RI mengamandemen Pasal 27 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebab ...

Pemerintah Tak Perlu Terbitkan Perppu Pengadilan Tipikor

DPR RI menyatakan, pemerintah tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ...

Tindakan Prita Bukan Penghinaan

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) menegaskan bahwa tindakan Prita Mulyasari yang menyampaikan keluhan atas jasa sebuah layanan ...

Pakar Hukum Telematika Nilai Prita Tak Bersalah

Pakar hukum telematika menilai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap RS Omni Internasional, Prita Mulyasari, tidak bersalah. "Setelah ...

Masyarakat Jangan Cemas Berkomunikasi Lewat E-mail

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) menyatakan masyarakat tidak perlu cemas, trauma, dan takut menggunakan e-mail. "Tidak perlu dan ...

LBH Pers Ajukan Uji Materi UU Pilpres

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mewakili sejumlah lembaga media massa mengajukan uji materi (judicial review) terhadap beberapa pasal dalam ...