MK Tidak Memberi Pendapat "Deponeering" Bibit-Chandra
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan MK tidak memberi pendapat mengenai "deponeering" (mengesampingkan perkara) kasus dua pimpinan ...
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan MK tidak memberi pendapat mengenai "deponeering" (mengesampingkan perkara) kasus dua pimpinan ...
Praktisi hukum Todung Mulya Lubis mengaku terkejut indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia bisa bertahan mencapai 2,8 pada tahun 2010. "Saya ...
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dan Papua Barat menemui Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Laode Ida. Pertemuan tersebut ...
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan uji materi Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ...
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak permohonan uji materi Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 ...
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) M Chozin Amirullah menyambut baik keputusan Mahkamah ...
Pengacara Todung Mulya Lubis menyarakan "judicial review" atau uji materi terhadap Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik ...
Anggota komisi III DPR RI Gayus Lumbuun menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melantik Jaksa Agung Hendarman Supandji supaya tidak ...
Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan judicial review UU Kejaksaan No. ...
Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wacana untuk mengusulkan kepada pemerintah agar memperketat persyaratan pemberian remisi kepada koruptor."Ini ...
Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus dijaga antara lain anggota KPU tidak ...
Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2004 pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) tentang Jabatan Notaris diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi (MK) ...
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menegaskan bahwa jabatan Jaksa Agung saat ini sah secara hukum. "Jaksa Agung legal. Sah secara hukum," katanya ...
Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) akan mendirikan Akademi Survei Indonesia yang dirancang untuk mendidik mereka yang berminat bergelut ...
Koalisi Jaminan Sosial Pro Rakyat mengajukan uji materi (judicial review) tentang pungutan iuran wajib dan iur tanggun dalam Undang-undang Nomor ...