Mahfud: Boleh persoalkan Perppu Ciptaker tapi prosedur sudah sesuai
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut masyarakat dipersilakan mengkritik isi Peraturan ...
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut masyarakat dipersilakan mengkritik isi Peraturan ...
Menanggapi ancaman aksi akbar dan judicial review oleh buruh yang menolak Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja yang diterbitkan ...
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai sistem proporsional terbuka membuat rakyat dapat lebih mengenal calon legislatif (caleg) yang ...
Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menilai pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka selama ini sudah berjalan dengan baik dan ...
Advokat Priyanto mengajukan judicial review terhadap Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang ...
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan jajaran Korps Adhyaksa untuk mempelajari setiap materi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang ...
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) akan membuka pintu akses modal lebih luas untuk memperkuat permodalan bagi industri ...
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Borobudur Profesor Faisal Santiago meyakini bahwa para pembuat kebijakan telah memperhatikan norma dan adat ...
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi ...
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan tidak perlu ada amarah dan kebencian terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ...
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengapresiasi upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pemulihan sektor ...
Pada Selasa (6/12/2022) Pemerintah bersama DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi ...
ANTARA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo pemerintah akan melakukan ...
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menilai tidak ada gunanya massa yang tidak menyetujui Undang-Undang Kitab ...
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyebut pemerintah punya waktu tiga tahun untuk menyosialisasikan Undang-Undang Kitab ...