Tag: judicial review

Delapan fraksi DPR tegaskan sikap tolak proporsional tertutup

Delapan fraksi di DPR RI menegaskan sikap menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu Serentak 2024. "Delapan fraksi menyatakan lima ...

Pakar jelaskan masalah UU PPSK yang tetapkan OJK penyidik tunggal

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Herdiansyah menjelaskan masalah penting dalam Pasal 49 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor ...

Delapan partai politik tolak sistem Pemilu proporsional tertutup

ANTARA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (10/1), menegaskan pertemuan delapan partai ...

JK sebut pemilihan proporsional terbuka sudah benar

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan sistem pemilihan proporsional terbuka saat ini sudah tepat diterapkan dalam pemilu ...

PDIP ikuti keputusan MK soal sistem Pemilu

PDI Perjuangan akan mengikuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review atau uji materi sistem pemilihan umum (pemilu), baik ...

Dosen politik UI: Pergantian sistem pemilu menyeluruh sebaiknya di DPR

Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, berpandangan sebaiknya pergantian sistem pemilu secara ...

Pengamat: Pemilu 2024 lebih tepat gunakan proporsional terbuka

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jember Itok Wicaksono mengatakan Pemilu 2024 lebih tepat menggunakan sistem proporsional terbuka karena ...

Anggota DPR: MK akan tolak uji materi terkait sistem pemilu

Anggota DPR RI Luqman Hakim meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak uji materi atau "judicial review" Undang-Undang Nomor 7 Tahun ...

Golkar mengajak PDIP mendukung sistem proporsional terbuka

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin mengajak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengikuti suara rakyat memilih sistem ...

Wapres Ma'ruf: Perppu Cipta Kerja untuk perbaiki undang-undang

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja untuk memperbaiki ...

Pakar: Sistem proporsional terbuka lemahkan "party-ID" dan demokrasi

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Agus Riewanto menyampaikan terdapat dua kelemahan sistem ...

KSBSI berencana surati Presiden terkait Perppu Cipta Kerja

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan pihaknya akan menyurati Presiden Joko Widodo dan beberapa ...

Peneliti BRIN minta MK konsisten soal sistem pemilu

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Aisah Putri Budiatri meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) konsisten ...

F-PAN: Proporsional terbuka masih relevan diterapkan pada Pemilu 2024

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VI Fraksi PAN Intan Fauzi menilai sistem proporsional terbuka yang diatur dalam Undang-Undang (UU) ...

Menkopolhukam: Tidak ada unsur koruptif dalam UU Cipta Kerja

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak memiliki unsur ...