Tag: hukum adat

KPPPA minta polisi libatkan ahli tangani hubungan sedarah di Bengkulu

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meminta Kepolisian melibatkan ahli dalam menangani kasus kekerasan seksual dan ...

Pemerintah beri pendampingan anak korban hubungan sedarah di Bengkulu

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memastikan pendampingan terhadap anak perempuan berinisial R (16) yang menjadi korban ...

Pengamat: Perlu komitmen DPR selesaikan Prolegnas di tahun politik

Koordinator Divisi Reformasi Parlemen Indonesian Parliamentary Center (IPC) Choris Satun Nikmah mengatakan perlu komitmen kuat Dewan Perwakilan ...

Kiprah perempuan Papua kian menonjol pada era Otsus

Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dengan cara menerapkan perspektif gender di semua bidang dan proses ...

FH Ubhara Jaya gandeng BRIN terapkan tridarma perguruan tinggi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) berkomitmen menerapkan tridarma perguruan tinggi, terutama penelitian dan ...

APHA gandeng BRIN sinergikan kegiatan riset tentang masyarakat adat

Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka menyinergikan kegiatan riset tentang ...

PM-WTC masuk 21 nominasi penerima Penghargaan Kalpataru 2024

Pejuang Muda Wija To Cerekang (PM-WTC), Komunitas Pemuda yang ada di Dusun Cerekang, Desa Manurung, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel berhasil masuk dalam ...

KUHP baru tak kurangi keberlakuan "living law"

Meski pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) per tanggal 2 Januari 2026, kalangan akademikus ...

Upaya kalangan akademikus menjaga masyarakat hukum adat

Masyarakat adat sering kali memiliki banyak kesamaan dengan segmen masyarakat lain yang terabaikan, baik berupa terjadinya marginalisasi ekonomi, ...

AMAN desak DPR segera sahkan RUU Masyarakat Adat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah diajukan sejak ...

APHA: Hukum adat jadi kurikulum pendidikan dan pelatihan calon hakim

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H. memandang perlu hukum adat menjadi pertimbangan ...

APHA: Perlu ada aturan jelas penyelesaian kasus delik adat

Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia memandang perlu ada aturan lebih jelas terkait dengan tahapan interpretasi dalam penyelesaian kasus ...

MA bersama 11 pakar bahas living law pasca-KUHP baru

Wakil Ketua Mahkamah Agung(MA) Bidang Yudisial Sunarto bersama 11 pakar hukum adat yang tergabung dalam ​​​Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) ...

APHA: Perlu bahas bersama MA terkait hukum adat pasca-KUHP baru

​​​Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia memandang perlu membahas bersama Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Sunarto mengenai ...

Ketua MPR: Kesultanan Kotapinang wujud pelestarian adat Melayu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan pengangkatan Kesultanan Kotapinang dapat mewujudkan pelestarian adat Melayu yang memiliki masa ...