Pemerintah beri pendampingan anak korban hubungan sedarah di Bengkulu
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memastikan pendampingan terhadap anak perempuan berinisial R (16) yang menjadi korban ...
Tag: hukum adat
Pengamat: Perlu komitmen DPR selesaikan Prolegnas di tahun politik
Koordinator Divisi Reformasi Parlemen Indonesian Parliamentary Center (IPC) Choris Satun Nikmah mengatakan perlu komitmen kuat Dewan Perwakilan ...
Kiprah perempuan Papua kian menonjol pada era Otsus
Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dengan cara menerapkan perspektif gender di semua bidang dan proses ...
FH Ubhara Jaya gandeng BRIN terapkan tridarma perguruan tinggi
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) berkomitmen menerapkan tridarma perguruan tinggi, terutama penelitian dan ...
APHA gandeng BRIN sinergikan kegiatan riset tentang masyarakat adat
Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka menyinergikan kegiatan riset tentang ...
PM-WTC masuk 21 nominasi penerima Penghargaan Kalpataru 2024
Pejuang Muda Wija To Cerekang (PM-WTC), Komunitas Pemuda yang ada di Dusun Cerekang, Desa Manurung, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel berhasil masuk dalam ...
KUHP baru tak kurangi keberlakuan "living law"
Meski pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) per tanggal 2 Januari 2026, kalangan akademikus ...
Upaya kalangan akademikus menjaga masyarakat hukum adat
Masyarakat adat sering kali memiliki banyak kesamaan dengan segmen masyarakat lain yang terabaikan, baik berupa terjadinya marginalisasi ekonomi, ...
AMAN desak DPR segera sahkan RUU Masyarakat Adat
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah diajukan sejak ...
APHA: Hukum adat jadi kurikulum pendidikan dan pelatihan calon hakim
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H. memandang perlu hukum adat menjadi pertimbangan ...
APHA: Perlu ada aturan jelas penyelesaian kasus delik adat
Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia memandang perlu ada aturan lebih jelas terkait dengan tahapan interpretasi dalam penyelesaian kasus ...
MA bersama 11 pakar bahas living law pasca-KUHP baru
Wakil Ketua Mahkamah Agung(MA) Bidang Yudisial Sunarto bersama 11 pakar hukum adat yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) ...
APHA: Perlu bahas bersama MA terkait hukum adat pasca-KUHP baru
Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia memandang perlu membahas bersama Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Sunarto mengenai ...
Ketua MPR: Kesultanan Kotapinang wujud pelestarian adat Melayu
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan pengangkatan Kesultanan Kotapinang dapat mewujudkan pelestarian adat Melayu yang memiliki masa ...
KLHK apresiasi peran masyarakat adat Papua lestarikan hutan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Papua mengapresiasi peran masyarakat adat ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
