14 desa/kelurahan di Penajam Kaltim dapat dana karbon dari Bank Dunia
Sebanyak 14 desa/kelurahan dan dua Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) di Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat dana karbon atau kompensasi penurunan ...
Tag: hukum adat
Menko Yusril: KUHP baru tidak kedepankan hukum penjara
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum ...
DPMPD Kaltim: Masyarakat Hukum Adat perlu diberi peran bangun daerah
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur Puguh Harjanto menekankan pentingnya pemerintah daerah ...
Melestarikan budaya Seren Taun di Kasepuhan Cisungsang
Suasana perkampungan di kawasan kaki Gunung Halimun Salak di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pagi itu sedang ramai. Cuaca terasa ...
Pemerintah RI setujui pembentukan Badan Permanen Masyarakat Adat
Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang di awal menyampaikan penolakan, pada hari terakhir Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman ...
Pakar: UU Perampasan Aset harus disahkan untuk sukseskan Astacita
Pakar hukum dari Universitas Borobudur Jakarta Prof. Dr. Faisal Santiago mengemukakan bahwa Undang-Undang tentang Perampasan Aset harus segera ...
Baleg DPR beri opsi pakai judul "pemulihan" pada RUU Perampasan Aset
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan opsi penggunaan judul "pemulihan" dibandingkan "perampasan" ...
Komnas HAM saat rapat di DPR usulkan empat RUU masuk Prolegnas 2025
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusulkan empat rancangan undang-undang (RUU) untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR ...
Menteri ATR/BPN paparkan rencana program 100 hari kerja
nya akan kita serahkan sama Bank Tanah, tapi penggunaannya akan kita serahkan kepada Badan Wakaf supaya menjadi wakaf produktif dan kemudian itu ada ...
BRIN ajak parpol perkuat demokrasi Indonesia agar lebih independen
Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengajak para anggota partai politik untuk bersama-sama memperkuat demokrasi di ...
Peneliti BRIN dorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat
Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ismail Rumadan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat ...
BRIN anjurkan pemanfaatan teknologi untuk dokumentasi hukum adat
Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ismail Rumadan menyoroti peluang pemanfaatan teknologi untuk ...
Peneliti BRIN sebut hukum nasional harus berlandaskan hukum adat
Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ismail Rumadan mengatakan bahwa setiap produk hukum yang keluar di ...
BPHN dokumentasikan hukum adat untuk lindungi masyarakat adat
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mendokumentasikan dan memperbaharui literasi, ...
AMAN minta DPR segera sahkan RUU masyarakat adat
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama para aktivis masyarakat adat mendesak DPR untuk mengusulkan pembahasan RUU Masyarakat Adat ke dalam ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
