Tag: guntur hamzah

MK nilai guru honorer harus diprioritaskan jadi PPPK

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai para guru honorer harus diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Mahkamah ...

Mahasiswa perantau persoalkan aturan pindah TPS dalam UU Pilkada ke MK

Sebanyak 11 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang merantau dari daerah asalnya, mempersoalkan aturan pemindahan ...

MK tegaskan orang tua kandung yang ambil paksa anak bisa dipidana

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa orang tua kandung yang mengambil anak secara paksa tanpa hak atau izin dapat dipidana, sebab tindakan ...

Guru honorer persoalkan pasal penataan non-ASN ke MK

Guru honorer salah satu SMP negeri di Jakarta Barat, Dhisky, mengajukan permohonan uji materi yang mempersoalkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 ...

KPU juga ikuti putusan MK soal kampanye pilkada di kampus

KPU RI juga menegaskan untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diperbolehkan di kampus ...

MK: Kampanye pilkada boleh di kampus asal dapat izin-tak bawa atribut

Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan di kampus asal mendapatkan izin dan tidak membawa ...

MK tolak permohonan Demokrat soal hasil Pileg DPR Provinsi Banten

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan Partai Demokrat yang mempersoalkan perolehan suara pengisian anggota DPR RI Dapil Banten 2 ...

MK putuskan 2 perkara PHPU Pileg gugur, 6 lanjut ke pembuktian

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif (PHPU Pileg) 2024 gugur, sementara enam perkara ...

MK nyatakan banding atas putusan PTUN terkait gugatan Anwar Usman

Mahkamah Konstitusi(MK) menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan sebagian gugatan Hakim ...

NETGRIT-Titi Anggraini gugat ambang batas pencalonan presiden ke MK

Direktur Eksekutif Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay dan pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia ...

MK mulai sidangkan kembali PHPU Pileg pada 9 Agustus

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan bahwa MK mulai menyidangkan kembali perkara perselisihan ...

MK tolak uji materi soal batasan usia pelamar dalam lowongan kerja

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan uji materi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang ...

Anwar Usman tak ikut putus perkara uji materi usia calon kepala daerah

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengatakan, Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut memutus perkara uji materi Undang-Undang Pilkada ...

MK diminta atur penawaran WIUPK pada UU Minerba tanpa didasari SARA

Mahkamah Konstitusi diminta untuk mengatur ketentuan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) pada Undang-Undang Pertambangan Mineral ...

Mahasiswa gugat penetapan syarat usia calon kepala daerah ke MK

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta A. Fahrur Rozi dan mahasiswa Podomoro University Anthony Lee menggugat ketentuan ...