Wapres inginkan sistem informasi khusus untuk data perlindungan sosial
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menginginkan ada pengembangan terhadap sistem informasi untuk mengelola data perlindungan sosial melalui dua ...
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menginginkan ada pengembangan terhadap sistem informasi untuk mengelola data perlindungan sosial melalui dua ...
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginstruksikan jajaran menteri terkait untuk memperbaiki pengelolaan data perlindungan sosial secara nasional atau ...
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengingatkan bahwa sinergi berbagai pihak dapat mempercepat penguatan untuk pencegahan kebocoran ...
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta semua wali kota dan bupati menyalurkan bantuan dari pemerintah provinsi untuk masyarakat terdampak ...
Sebanyak 37 pelajar di Padang masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) melewati jalur hafalan Al Quran yang merupakan salah satu mekanisme Penerimaan ...
Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin Dinsos Bengkulu Tarmizi Hud meminta ANTARA menunggu saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (22/06) ...
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras mengatakan penyaluran bantuan sosial (bansos) selama pandemi COVID-19 lebih cepat dan ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (29/5), resmi meluncurkan fitur "JAGA Bansos" yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan ...
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan sebanyak 18 juta nama di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan disinkronkan atau ...
Sebanyak 42 paket sembako dari Kementerian Sosial disalurkan oleh Dinas Sosial Kota Depok, Jawa Barat dengan sasaran para penyandang masalah ...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta kepada Pemprov Jabar untuk segera menghitung berapa penurunan Pendapatan ...
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan akan ada perbaikan 20 juta nama dalam Data Terpadu ...
Tim Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi COVID-19 DPR RI meminta Kementerian Sosial dan pemerintah daerah terus melakukan perbaikan data penerima ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pemerintah daerah (pemda) transparan dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat ...
Penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus terus dilakukan agar masyarakat dengan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan ...