Pakar ungkap tiga alasan amendemen konstitusi tak perlu dilakukan
Pakar Hukum Tata Negara yang juga Guru Besar dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan mengungkapkan tiga alasan mengapa ...
pemilu.antaranews.com
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%
Tag: asep warlan
Menilik "estafet" korupsi di Bandung Barat
Ironis. Kata tersebut dinilai tepat disematkan untuk kondisi di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar) saat ini. Pasalnya, dua pucuk ...
MPR: Pembahasan PPHN tidak bahas masa jabatan Presiden
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) oleh MPR yang menghadirkan para akademisi tidak satu ...
Revisi UU ITE dan upaya menjaga ruang digital tetap beretika
Pada pertengahan Juni 2020, salah seorang drummer asal Bali bernama I Gede Ary Astina atau yang akrab disapa Jerinx menyebut Ikatan Dokter Indonesia ...
Mendamba UU ITE yang menjamin kebebasan berpendapat
Perdebatan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terus bergulir antara pihak yang menginginkan ...
Revisi UU ITE perlu pertimbangan di tengah pesatnya pengguna
Kalangan praktisi hukum menilai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perlu sejumlah ...
Pakar: Revisi UU ITE harus hadirkan kedamaian
Pakar hukum Universitas Parahyangan Profesor Asep Warlan Yusuf mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ...
Pakar hukum pertanyakan dampak UU ITE terhadap kesehatan demokrasi
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mempertanyakan dampak pemberian hukuman kepada orang-orang yang ...
Fraksi PKS DPRD Jabar minta bansos COVID-19 dilanjutkan hingga 2021
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta agar bantuan sosial (bansos) bagi ...
Wapres dorong partisipasi publik dalam Serap Aspirasi UU Ciptaker
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Serap Aspirasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta ...
Pemerintah bentuk tim independen serap aspirasi publik UU Cipta Kerja
Pemerintah membentuk tim independen yang bertugas menyerap aspirasi publik terkait substansi dan muatan dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan ...
Pakar: UU Cipta Kerja hilangkan ego sektoral
Pakar hukum dari Universitas Parahyangan Bandung Prof Asep Warlan Yusuf menilai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mampu menghilangkan ego ...
Pengamat minta pemerintah gencarkan sosialisasi UU Cipta Kerja
ANTARA - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, menilai Pemerintah seharusnya lebih gencar dan massif dalam ...
Pengamat sebut hal bagus dari UU Ciptaker tidak dijelaskan dari awal
Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) di Bandung Prof Dr Asep Warlan Yusuf menyayangkan berbagai hal yang positif dan bagus ...
Pengamat: Pilkada saat pandemi dikhawatirkan jadi kluster baru
Pengamat politik dari Universitas Parahyangan di Bandung, Prof Dr Asep Warlan Yusuf, mengatakan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
