MK: Jangka waktu PKWT paling lama lima tahun
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak boleh melebihi lima tahun, termasuk jika ...
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak boleh melebihi lima tahun, termasuk jika ...
Hakim Mahkamah Konstitusi Daniel Yusmic Foekh menjamin penggunaan hak ingkar untuk menghindari berbagai konflik kepentingan dalam persidangan ...
Syarat penetapan pemenang pemilikan kepala daerah yang bercalon tunggal di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, ...
Mahkamah Konstitusi(MK) diminta untuk memperjelas aturan sanksi pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, ...
Pakar Hukum dari Universitas Borobudur Jakarta Prof. Faisal Santiago sepakat dengan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan untuk mengubah syarat ...
Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengaku menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK), meski permohonan uji materi soal syarat usia calon pimpinan ...
Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion atas putusan uji materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yakni terkait syarat usia ...
Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut dalam memutus uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan ...
Dua Hakim Konstitusi Daniel Yusmic (kiri) dan Arsul Sani (kanan) berbincang di sela sidang putusan uji materi Undang-Undang Pilkada di Gedung MK, ...
Mahkamah Konstitusi(MK) menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan sebagian gugatan Hakim ...
Direktur Eksekutif Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay dan pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia ...
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan bahwa MK mulai menyidangkan kembali perkara perselisihan ...
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebut permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada yang membubuhkan judul Kaesang Dilarang ...
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengatakan, Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut memutus perkara uji materi Undang-Undang Pilkada ...