MK diminta atur penawaran WIUPK pada UU Minerba tanpa didasari SARA
Mahkamah Konstitusi diminta untuk mengatur ketentuan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) pada Undang-Undang Pertambangan Mineral ...
Mahkamah Konstitusi diminta untuk mengatur ketentuan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) pada Undang-Undang Pertambangan Mineral ...
Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan gugatan Novel Baswedan dan sejumlah mantan pegawai KPK lainnya soal uji materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang ...
Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan bahwa permohonan uji materi Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang meminta untuk memajukan ...
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta A. Fahrur Rozi dan mahasiswa Podomoro University Anthony Lee menggugat ketentuan ...
Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sandy Yudha Pratama Hulu dan Stefanie Gloria menggugat Undang-Undang Pilkada dengan meminta ...
Ahli dari pihak pemohon, dosen Ilmu Sosial dan Politik UGM Amalinda Savirani, menilai Undang-Undang Cipta Kerja berisiko membuat kaum kelas pekerja ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi terkait usia calon wakil kepala daerah yang diajukan oleh seorang karyawan asal Kalimantan Barat ...
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang di 147 TPS di Kalimantan Timur terhadap suara pemilihan ...
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi suara ulang pada seluruh tps di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua ...
Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menghitung ulang surat suara pemilih partai maupun caleg Partai Keadilan Sejahtera pada 83 ...
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan atau permohonan perkara PHPU Pileg 2024 yang diajukan PDI Perjuangan (PDIP) terkait dugaan kecurangan ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menerima gugatan atau permohonan PHPU Pileg 2024 yang diajukan oleh caleg dan juga petahana Partai Amanat ...
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima gugatan atau permohonan perkara PHPU Pileg 2024 yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima gugatan atau permohonan perkara PHPU Pileg 2024 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menerima gugatan atau permohonan perkara PHPU Pileg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Dapil Banten ...