Tag: ahli hukum tata negara

Alasan Yusril mau jadi saksi kasus Buni Yani

12 September 2017 14:39

Pakar hukum tata negara Yusri Ihza Mahendra mengungkapkan alasan dia bersedia menjadi saksi dalam sidang dugaan pelanggaran UU ITE yang menjerat ...

Apindo: pencabutan moratorium reklamasi di Teluk Jakarta ciptakan ekonomi baru

11 September 2017 15:44

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keputusan pemerintah untuk mencabut moratorium reklamasi di Teluk Jakarta akan menciptakan pertumbuhan ...

Pegawai KPK resmi uji materikan hukum hak angket

13 Juli 2017 16:01

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftarkan uji materi ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ...

Pegawai KPK akan ajukan uji materi pasal hak angket

13 Juli 2017 10:35

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengajukan permohonan uji materi pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang ...

Yusril tegaskan DPR bisa gunakan angket terhadap KPK

10 Juli 2017 16:32

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa sebagai lembaga legislatif DPR bisa menggunakan hak angket terhadap Komisi ...

KPK minta masukan ahli terkait hak angket DPR

8 Juni 2017 18:57

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya akan mengundang beberapa ahli untuk meminta masukan terkait sah ...

Saldi Isra disumpah sebagai hakim konstitusi

11 April 2017 10:26

Saldi Isra mengucapkan sumpah sebagai hakim Mahkamah Konstitusi periode 2017-2022 di Istana Negara, hari ini. "Demi Allah, saya bersumpah akan ...

MPR ajak mahasiswa pikirkan sistem ketatanegaraan

25 November 2016 15:30

MPR menggelar lomba Academic Constitutional Drafting guna mengajak mahasiswa untuk memikirkan dan menulis tentang sistem ketatatnegaraan ...

Ahli: ketentuan amnesti pajak tidak multitafsir

8 November 2016 22:37

Ketentuan dalam Undang Undang Amnesti Pajak yang dipersoalkan dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya memiliki perumusan yang jelas ...

BK DPD minta pendapat ahli soal status Irman Gusman

19 September 2016 12:54

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (BK DPD) akan mengundang ahli hukum untuk membahas status Ketua DPD Irman Gusman setelah Komisi ...

JK serahkan polemik Archandra Tahar kepada Sekretariat Negara

15 Agustus 2016 19:26

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menyerahkan persoalan dua kewarganegaraan Menteri ESDM, Arcandra Tahar, kepada Kementerian Sekretariat Negara. ...

FGD reformulasi GBHN bergulir ke Serang

4 Mei 2016 16:01

Usai digelar di sejumlah institusi pendidikan di berbagai daerah, MPR RI menggelar "Focus Group Discussion" di Serang, Banten, bersama Universitas ...