counter

Sidang Pileg, Ketua KPPS akui hilangkan suara Nasdem di Sumut

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta
Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. (ANTARA / Maria Rosari)
Jakarta (ANTARA) - Salah satu Ketua KPPS daerah pemilihan Sumatera Utara, Denggan Saroha, mengaku tindakannya telah menghilangkan empat suara untuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Dalam keterangannya sebagai saksi yang dihadirkan oleh Nasdem dalam perkara sengketa hasil Pileg 2019 di ruang sidang Panel 1 Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Kamis (25/7), Saroha mengaku tidak mengesahkan suara untuk Nasdem di TPS tempat dia bertugas, karena tidak tahu bila mencoblos dua caleg dari satu partai diperbolehkan oleh KPU.

"Yang saya sampaikan tentang penghitungan suara yang dua kali dicoblos dalam satu partai, itu karena kami kurang mengerti jadi kami buat batal," kata Saroha.

Baca juga: Sidang Pileg, saksi KPU ucapkan terima kasih kepada MK

Saroha yang sempat menjabat sebagai ketua KPPS di TPS 3, Desa Tabuyung, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara mengatakan bahwa ada empat surat suara yang dicoblos dua kali pada bagian caleg Nasdem, maupun bagian gambar Partai Nasdem.

"Saya waktu itu belum tahu kalau coblos caleg dua kali di partai yang sama itu sah, sekarang sudah tau kalau sah," kata Saroha.

Saroha mengatakan keputusannya untuk menyatakan empat surat suara tersebut tidak sah juga didukung dan disepakati bersama dengan sejumlah saksi di TPS tersebut.

"Pada waktu penghitungan suara di TPS, saksi-saksi dari parpol lain mengatakan itu tak sah," kata Saroha.


Baca juga: Sidang Pileg, saksi KPU bantah surat suara rusak

Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memeriksa sidang pembuktian pada Panel 1 kemudian memastikan kepada KPU bahwa mencoblos dua caleg dari partai yang sama dapat diartikan sah dan membuat suara tersebut menjadi milik partai.

"Iya Yang Mulia, kalau itu (mencoblos dua caleg dari partai yang sama) sah jadi suara partai," kata Perwakilan KPU, Evi Novida Ginting menjawab pertanyaan Arief.

Sebelum Saroha memberikan keterangan, Arief sempat bertanya kepada KPU apakah keberatan dengan kesaksian Saroha untuk pemohon, padahal sebagai mantan Ketua KPPS seharusnya Saroha mendukung kinerja KPU.

KPU kemudian menyatakan keberatan atas kesaksian Saroha.

"Ini seharusnya Ibu Saroha membela yang di sana (KPU) kok malah jadi bagian di situ (pemohon). Ini apa ya namanya, kok mau? Berarti membela yang benar ya?" tanya Arief.

"Iya Yang Mulia," jawab Saroha.

Wapres: MK harus perjuangkan hak sosial & ekonomi masyarakat

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019
Pengadilan Tinggi: Perkara banding KPU Palembang tanpa intervensi Sebelumnya

Pengadilan Tinggi: Perkara banding KPU Palembang tanpa intervensi

Rapat bahas Peraturan KPU Pilkada 2020 Selanjutnya

Rapat bahas Peraturan KPU Pilkada 2020