Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin sudah kuat di parlemen, sehingga tanpa menambah partai politik dalam koalisi, tidak masalah namun persatuan bangsa harus tetap dijaga.
"Dari sisi kekuatan di DPR, kami sudah cukup sangat kuat dengan yang ada, tanpa tambah pun kita tidak masalah. Namun kami ingin ada persatuan Indonesia yang lebih kuat lagi," kata Karding, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan, dalam politik tidak seperti orang mau lamaran yang memerlukan surat resmi, namun cukup dengan lobi-lobi dan komunikasi politik.
Menurut dia, Jokowi sudah memberikan sinyal keterbukaan bahwa utusan-utusan yang dikirim untuk melakukan lobi seharusnya dipahami sebagai niatan yang baik.
"Saya tidak pernah bertemu Pak Jokowi sebagai pimpinan partai untuk bicarakan kursi menteri jadi saya tidak tahu. Kalau memang ada komitmen, pasti Pak Jokowi memenuhinya," ujarnya pula.
Selain itu, dia menilai keberadaan partai oposisi harus ada dalam sistem demokrasi Indonesia dan dirinya menghargai ketika ada partai yang menjadi oposisi agar ada kontrol terhadap jalan pemerintahan.
Baca juga: JK: Koalisi Jokowi-Ma'ruf di DPR cukup aman
Menurut Karding, perlu ada diskursus dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah, sehingga jangan semua partai mengatakan setuju dan tidak berjalan fungsi kontrol.
"Namun, semua partai oke terhadap kebijakan pemerintah, akan lebih efektif dalam memerintah karena tidak terlalu banyak dinamika dalam mengambil sebuah kebijakan," katanya.
"Dari sisi kekuatan di DPR, kami sudah cukup sangat kuat dengan yang ada, tanpa tambah pun kita tidak masalah. Namun kami ingin ada persatuan Indonesia yang lebih kuat lagi," kata Karding, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan, dalam politik tidak seperti orang mau lamaran yang memerlukan surat resmi, namun cukup dengan lobi-lobi dan komunikasi politik.
Menurut dia, Jokowi sudah memberikan sinyal keterbukaan bahwa utusan-utusan yang dikirim untuk melakukan lobi seharusnya dipahami sebagai niatan yang baik.
"Saya tidak pernah bertemu Pak Jokowi sebagai pimpinan partai untuk bicarakan kursi menteri jadi saya tidak tahu. Kalau memang ada komitmen, pasti Pak Jokowi memenuhinya," ujarnya pula.
Selain itu, dia menilai keberadaan partai oposisi harus ada dalam sistem demokrasi Indonesia dan dirinya menghargai ketika ada partai yang menjadi oposisi agar ada kontrol terhadap jalan pemerintahan.
Baca juga: JK: Koalisi Jokowi-Ma'ruf di DPR cukup aman
Menurut Karding, perlu ada diskursus dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah, sehingga jangan semua partai mengatakan setuju dan tidak berjalan fungsi kontrol.
"Namun, semua partai oke terhadap kebijakan pemerintah, akan lebih efektif dalam memerintah karena tidak terlalu banyak dinamika dalam mengambil sebuah kebijakan," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
