counter

Kemendagri: 99 persen perekaman KTP-el cukup untuk Pilkada demokratis

KPU Gorontalo Utara mengevaluasi fasilitasi kampanye Pemilu 2019
Pelayanan perekaman data KTP-el di Kantor Disdukcapil Rejang Lebong. (Foto dok.Antarabengkulu.com)
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyatakan tingkat perekaman Kartu Tanda Penduduk elektonik (KTP-el) yang mencapai 99 persen saat ini sangat cukup mendorong Pilkada 2020 yang demokratis.

"KTP-el kita sudah 99 persen. Sementara tingkat partisipasi pemilih Pilkada rata-rata mencapai 70 sampai 80 persen. Angka itu sudah sangat cukup mendorong Pilkada yang berlangsung sangat demokratis," kata Dirjen Dukcapil pada Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemendagri siapkan kebijakan dukungan Pilkada 2020

Baca juga: Kemendagri minta TPS Pilkada 2020 diperbanyak



Menurut Zudan sebanyak 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 2020 telah menuntaskan proses perekaman KTP-el.

Berkisar 1 persen proses perekaman yang belum rampung hingga Juli 2019, kata Zudan, tersebar di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"1 persen lagi tersebar di pelosok. Yang terbanyak di Papua dan Papua Barat karena faktor jarak yang jauh, faktor keamanan serta faktor kesadaran terhadap pentingnya KTP-el sebagai administrasi penduduk masih rendah," katanya.

Zudan mengatakan proses perekaman KTP-el tidak bisa dipaksa untuk direalisasikan hingga 100 persen rampung.

"Memang kita tidak bisa 100 persen. Ada warga kita yang keluar negeri tidak pamit untuk kepentingan kerja, pendidikan dan lainnya," katanya.

Perekaman serta kepemilikan KTP-el tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada serentak 2020.

Pilkada serentak 2020 merupakan gelombang keempat yang akan digelar untuk melanjutkan roda pemerintahan kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015.

Sebanyak 270 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak terdiri atas sembilan pemerintahan provinsi, 224 pemerintahan kabupaten, dan 34 pemerintahan kota.

KPU akan gelar Pilkada Serentak 23 September 2020

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
KPU Kota Malang tunda penetapan calon terpilih anggota DPRD Sebelumnya

KPU Kota Malang tunda penetapan calon terpilih anggota DPRD

Warga Garut protes caleg DPR terpilih dicoret dan diganti Mulan Jamela Selanjutnya

Warga Garut protes caleg DPR terpilih dicoret dan diganti Mulan Jamela