Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila (PP) Arif Rahman berharap proses rekonsiliasi politik yang berjalan intensif usai penetapan presiden dan wakil presiden terpilih tidak sampai menghilangkan kubu oposisi sebagai penyeimbang pemerintahan.
"Masalah koalisi sudah berjalan baik, rekonsiliasi harus ada pedoman, bukan hanya bagi-bagi jatah kekuasaan. Sejatinya negara demokrasi ada oposisi sebagai penyeimbang," kata Arif, dalam acara kunjungan Menteri Pertahanan RI Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu ke Sekretariat Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, di Jalan Pejaten Barat Nomor 30, Jakarta Barat, Senin siang.
Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan wartawan terhadap rencana koalisi dari dari masing-masing kubu kontestan Pilpres 2019 yang didorong melalui rekonsiliasi politik.
Menurut dia, kubu oposisi dalam negara demokrasi seperti Indonesia perlu tetap ada dalam upaya kritik serta mengawasi kebijakan penguasa.
Negara demokrasi, kata Arif, memiliki kecenderungan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang perlu diawasi oleh oposisi dan masyarakat umum. "Kekuasaan cenderung korupsi tanpa ada pengawasan. Jangan kita kembali pada zaman Orde Baru," katanya lagi.
Pihaknya akan ikut serta dalam upaya merekatkan kembali persatuan Indonesia usai perhelatan pilpres melalui serangkaian program kerja yang kini tengah digagas bersama instansi terkait.
"Kami kan ingin coba redakan situasi elit politik, paling tidak ada langkah konkret dari silaturahmi kebangsaan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Kita akan lakukan rekonsiliasi di tengah masyarakat melalui dialog kebangsaan yang temanya 'Kesetiaan NKRI dan Pancasila'," katanya pula.
Acara yang diagendakan berlangsung di Jakarta pada pertengahan Juli 2019, rencananya akan mengundang sejumlah tokoh nasional serta pimpinan organisasi masyarakat di Indonesia.
Baca juga: Pramono ungkap rekonsiliasi berlangsung hingga pelantikan presiden
"Kita buat silaturahmi kebangsaan dengan mengundang tokoh bangsa, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Pak Try Sutrisno, Gus Mus hingga keluarga besar Front Pembela Islam (FPI)," katanya lagi.
Arif tidak menampik situasi perpecahan dalam internal kader Pemuda Pancasila (PP) di daerah sebagai dampak dinamika politik Pilpres dan Pileg 2019.
Namun, Arif menegaskan, wajib hukumnya bagi seluruh kader untuk bersatu mendukung roda pemerintahan dari presiden dan wakil presiden terpilih pada periode 2019-2024.
"Terkait Pilpres 2019 dampaknya tentu ada untuk internal PP. Ada anggota kita dukung setiap kubu. Secara organisasi PP tidak memihak, walaupun secara pribadi ketua umum kita sudah nyatakan dukung 01. Wajib kader PP bersama pemerintah bangun bangsa," katanya lagi.
Acara silaturahmi Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, juga turut dihadiri Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila beserta sejumlah perwakilan pengurus PP di sejumlah wilayah di Indonesia.
"Masalah koalisi sudah berjalan baik, rekonsiliasi harus ada pedoman, bukan hanya bagi-bagi jatah kekuasaan. Sejatinya negara demokrasi ada oposisi sebagai penyeimbang," kata Arif, dalam acara kunjungan Menteri Pertahanan RI Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu ke Sekretariat Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, di Jalan Pejaten Barat Nomor 30, Jakarta Barat, Senin siang.
Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan wartawan terhadap rencana koalisi dari dari masing-masing kubu kontestan Pilpres 2019 yang didorong melalui rekonsiliasi politik.
Menurut dia, kubu oposisi dalam negara demokrasi seperti Indonesia perlu tetap ada dalam upaya kritik serta mengawasi kebijakan penguasa.
Negara demokrasi, kata Arif, memiliki kecenderungan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang perlu diawasi oleh oposisi dan masyarakat umum. "Kekuasaan cenderung korupsi tanpa ada pengawasan. Jangan kita kembali pada zaman Orde Baru," katanya lagi.
Pihaknya akan ikut serta dalam upaya merekatkan kembali persatuan Indonesia usai perhelatan pilpres melalui serangkaian program kerja yang kini tengah digagas bersama instansi terkait.
"Kami kan ingin coba redakan situasi elit politik, paling tidak ada langkah konkret dari silaturahmi kebangsaan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Kita akan lakukan rekonsiliasi di tengah masyarakat melalui dialog kebangsaan yang temanya 'Kesetiaan NKRI dan Pancasila'," katanya pula.
Acara yang diagendakan berlangsung di Jakarta pada pertengahan Juli 2019, rencananya akan mengundang sejumlah tokoh nasional serta pimpinan organisasi masyarakat di Indonesia.
Baca juga: Pramono ungkap rekonsiliasi berlangsung hingga pelantikan presiden
"Kita buat silaturahmi kebangsaan dengan mengundang tokoh bangsa, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Pak Try Sutrisno, Gus Mus hingga keluarga besar Front Pembela Islam (FPI)," katanya lagi.
Arif tidak menampik situasi perpecahan dalam internal kader Pemuda Pancasila (PP) di daerah sebagai dampak dinamika politik Pilpres dan Pileg 2019.
Namun, Arif menegaskan, wajib hukumnya bagi seluruh kader untuk bersatu mendukung roda pemerintahan dari presiden dan wakil presiden terpilih pada periode 2019-2024.
"Terkait Pilpres 2019 dampaknya tentu ada untuk internal PP. Ada anggota kita dukung setiap kubu. Secara organisasi PP tidak memihak, walaupun secara pribadi ketua umum kita sudah nyatakan dukung 01. Wajib kader PP bersama pemerintah bangun bangsa," katanya lagi.
Acara silaturahmi Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, juga turut dihadiri Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila beserta sejumlah perwakilan pengurus PP di sejumlah wilayah di Indonesia.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
