Biak (ANTARA) - Kepedulian nyata diperlihatkan Presiden RI Joko Widodo untuk membangun masyarakat di tanah Papua diharapkan kian meningkat lagi pada periode kedua kepemimpinannya.
Asa itu mengemukan setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddi Uno, Kamis (27-6-2019), yang notabene kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2019.
Terpilihnya pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden/Wakil Presiden RI, masyarakat di berbagai kabupaten/kota wilayah timur Negara Kesatuan Republik Indonesia itu pun berharap.
Berbagai program pemerintahan kabinet kerja Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla pada masa kepemimpinan 2014 s.d. 2019 telah banyak memperhatikan pembangunan infrasruktur di tanah Papua, seperti Jalan Transpapua, Jembatan Holtekan Kota Jayapura, angkutan tol laut dan tol udara, penyediaan perumahan sehat, serta pengembangan fasilitas penerbangan di berbagai bandara. Bahkan, telah memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat di tanah Papua dengan adanya pemberlakuan kebijakan menyangkut bahan bakar minyak satu harga di seluruh tanah Papua.
Program lain adalah pemberian dana desa, penyediaan beras untuk masyarakat miskin, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan (PKH), serta penyediaan layanan kesehatan BPJS, dan Kartu Indonesia Sehat.
Baca juga: Presiden tegaskan semua pemegang KIS berhak dilayani dengan baik
Direktur LSM Fiaduru Biak Yahya Marandof berharap pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada masa pemerintahan 2019-2024 terus membangun tanah Papua sehingga masyarakat menikmati pemerataan hasil berbagai program pembangunan.
Masyarakat di tanah Papua, kata Yahya, memandang Presiden Jokowi adalah sosok pemimpin yang sederhana, merakyat, dan memiliki kepedulian terhadap berbagai program pembangunan insfrastruktur untuk warga pedalaman Papua.
Berbagai program yang terus mendapat perhatian Presiden Jokowi untuk masyarakat Papua, antara lain, adanya pemerataan pembangunan, penyediaan insfrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khusus asli orang Papua.
Yahya pun berhrap pada pasangan pemenang Pilpres 2019 itu bisa membawa masyarakat di tanah Papua lebih sejahtera serta menikmati pemerataan pembangunan berkeadilan.
Program lain yang juga perlu mendapat perhatian Presiden Jokowi, khususnya untuk masyarakat Papua, menurut Yahya, adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar di rumah sakit umum daerah serta puskesmas di 29 kabupaten/kota.
Layanan dasar kesehatan ini sangat didambakan masyarakat orang asli Papua yang dominan hidup bermukim di berbagai daerah kepulauan, pergunungan, dan kampung terdepan, sertan wilayah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca juga: Dinkes Papua rencanakan penambahan pembiayaan Kartu Papua Sehat
Penegakan Hukum Korupsi
Koordinator Komunitas Masyarakat Adat Papua Peduli Korupsi Johan Rumkorem mengharapkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin memperhatikan program penegakan hukum bagi koruptor di tanah Papua.
Pesatnya laju pembangunan di tanah Papua yang digalakkan pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Johan, perlu diimbangi dengan penindakan penegakan hukum bagi pelaku korupsi yang terindikasi menyalagunakan keuangan negara lewat berbagai proyek pemerintah kabupaten/kota.
Johan menyebutkan berbagai kasus korupsi yang diadvokasi LSM Kampak pada berbagai kabupaten/kota belum banyak ditindak aparat penegak hukum di tanah Papua sehingga hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Presiden Joko Widodo pada masa kepemimpinan kedua.
Menurut dia, banyak laporan tentang penyalagunaan keuangan daerah yang sudah dilaporkan Kompak ke kejaksaan dan kepolisian. Akan tetapi, sampai saat ini belum semua ditindak tegas hingga diajukan ke pengadilan tipikor.
Baca juga: KPK dorong Pemprov Papua tindaklanjuti pemberhentian ASN terpidana
Dengan makin meningkatkan kasus penyalagunaan keuangan negara di berbagai organisasi perangkat daerah pada beberapa kabupaten/kota di tanah Papua, menurut dia, harus menjadi perhatian pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Peningkatan pengawasan penegakan hukum, lanjut Johan, harus dilakukan pemerintah melalui supervisi dan pendampingan dilakukan lembaga antirasuah, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan kepolisian serta aparat pengawasan internal pemerintah inspektorat.
Menuju 2020 karena Papua akan menjadi tuan rumah PON XX, menurut Johan, di berbagai kabupaten/kota yang dijadikan cluster pertandingan PON tengah gencar membangun insfrasruktur olahraga untuk kegiatan olahraga nasional di Provinsi Papua.
Ia memandang perlu memperkuat pengawasan oleh masyarakat dalam mengawal setiap program pembangunan oleh Pemerintah sehingga hasilnya tepat sasaran dan tidak terindikasi kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Baca juga: Menpora minta promosi PON XX Papua terus digaungkan
Pemerataan
Sementara itu, tokoh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki) Biak Jotam Julius Simopiaref berharap pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin jika telah dilantik sebagai Presiden/Wakil Presiden RI periode 2019-2024 mampu meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan sehingga tidak terjadi kesenjangan antarwilayah di Indonesia.
Jotam mengharapkan adanya keadilan program pembangunan untuk masyarakat asli Papua. Hal ini sudah mulai diperhatikan Presiden Jokowi melalui berbagai kebijakan strategis pemerintah melalui program kerja kementerian, organisasi perangkat daerah pemkab setempat, serta melalui keterlibatan organisasi masyarakat, gereja, dan lembaga adat.
Tuntutan keadilan pembangunan, menurut Jotam, sangat penting sehingga provinsi tertimur di Indonesia dapat sejajar dengan daerah lain di Tanah Air untuk menikmati hasil program pemerintah.
Sektor lain juga harus diperhatikan pemerintahan Presiden Jokowi, seperti insfrastruktur jalan, jembatan, rumah layak huni, listrik, dan air bersih.
Jotam mengajak berbagai elemen warga di Kabupaten Biak Numfor untuk senantiasa mendukung setiap program yang akan dilakukan Presiden Jokowi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat asli orang Papua.
Bahkan, pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, tepatnya pada tahun 2018, telah membentuk tiga lembaga baru TNI berkedudukan di Papua dan Papua Barat, yakni Komando Armada III, Pasmar 3 Korps Marinir TNI AL yang bermarkas di Kota Sorong, Papua Barat, serta Komando Operasi Angkatan Udara (Koops AU) III TNI AU yang bermarkas di Kota Biak, Papua.
Akankah berbagai harapan masyarakat di Papua dapat diwujudkan pasangan pemenang Pilpres 2019? Kita masih menanti bersama kinerja keduanya setelah resmi menjadi RI 1 dan RI 2.
Baca juga: Inilah putusan MK yang tegaskan penetapan capres terpilih
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin meraih 65.663 suara, atau mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno yang meraih 7.107 suara.
Dari data penghitungan suara hasil pemilu serentak 17 April 2019 dari KPU Kabupaten Biak Numfor, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin unggul mutlak di 19 distrik se-Kabupaten Biak Numfor.
Asa itu mengemukan setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddi Uno, Kamis (27-6-2019), yang notabene kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2019.
Terpilihnya pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden/Wakil Presiden RI, masyarakat di berbagai kabupaten/kota wilayah timur Negara Kesatuan Republik Indonesia itu pun berharap.
Berbagai program pemerintahan kabinet kerja Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla pada masa kepemimpinan 2014 s.d. 2019 telah banyak memperhatikan pembangunan infrasruktur di tanah Papua, seperti Jalan Transpapua, Jembatan Holtekan Kota Jayapura, angkutan tol laut dan tol udara, penyediaan perumahan sehat, serta pengembangan fasilitas penerbangan di berbagai bandara. Bahkan, telah memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat di tanah Papua dengan adanya pemberlakuan kebijakan menyangkut bahan bakar minyak satu harga di seluruh tanah Papua.
Program lain adalah pemberian dana desa, penyediaan beras untuk masyarakat miskin, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan (PKH), serta penyediaan layanan kesehatan BPJS, dan Kartu Indonesia Sehat.
Baca juga: Presiden tegaskan semua pemegang KIS berhak dilayani dengan baik
Direktur LSM Fiaduru Biak Yahya Marandof berharap pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada masa pemerintahan 2019-2024 terus membangun tanah Papua sehingga masyarakat menikmati pemerataan hasil berbagai program pembangunan.
Masyarakat di tanah Papua, kata Yahya, memandang Presiden Jokowi adalah sosok pemimpin yang sederhana, merakyat, dan memiliki kepedulian terhadap berbagai program pembangunan insfrastruktur untuk warga pedalaman Papua.
Berbagai program yang terus mendapat perhatian Presiden Jokowi untuk masyarakat Papua, antara lain, adanya pemerataan pembangunan, penyediaan insfrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khusus asli orang Papua.
Yahya pun berhrap pada pasangan pemenang Pilpres 2019 itu bisa membawa masyarakat di tanah Papua lebih sejahtera serta menikmati pemerataan pembangunan berkeadilan.
Program lain yang juga perlu mendapat perhatian Presiden Jokowi, khususnya untuk masyarakat Papua, menurut Yahya, adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar di rumah sakit umum daerah serta puskesmas di 29 kabupaten/kota.
Layanan dasar kesehatan ini sangat didambakan masyarakat orang asli Papua yang dominan hidup bermukim di berbagai daerah kepulauan, pergunungan, dan kampung terdepan, sertan wilayah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca juga: Dinkes Papua rencanakan penambahan pembiayaan Kartu Papua Sehat
Penegakan Hukum Korupsi
Koordinator Komunitas Masyarakat Adat Papua Peduli Korupsi Johan Rumkorem mengharapkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin memperhatikan program penegakan hukum bagi koruptor di tanah Papua.
Pesatnya laju pembangunan di tanah Papua yang digalakkan pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Johan, perlu diimbangi dengan penindakan penegakan hukum bagi pelaku korupsi yang terindikasi menyalagunakan keuangan negara lewat berbagai proyek pemerintah kabupaten/kota.
Johan menyebutkan berbagai kasus korupsi yang diadvokasi LSM Kampak pada berbagai kabupaten/kota belum banyak ditindak aparat penegak hukum di tanah Papua sehingga hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Presiden Joko Widodo pada masa kepemimpinan kedua.
Menurut dia, banyak laporan tentang penyalagunaan keuangan daerah yang sudah dilaporkan Kompak ke kejaksaan dan kepolisian. Akan tetapi, sampai saat ini belum semua ditindak tegas hingga diajukan ke pengadilan tipikor.
Baca juga: KPK dorong Pemprov Papua tindaklanjuti pemberhentian ASN terpidana
Dengan makin meningkatkan kasus penyalagunaan keuangan negara di berbagai organisasi perangkat daerah pada beberapa kabupaten/kota di tanah Papua, menurut dia, harus menjadi perhatian pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Peningkatan pengawasan penegakan hukum, lanjut Johan, harus dilakukan pemerintah melalui supervisi dan pendampingan dilakukan lembaga antirasuah, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan kepolisian serta aparat pengawasan internal pemerintah inspektorat.
Menuju 2020 karena Papua akan menjadi tuan rumah PON XX, menurut Johan, di berbagai kabupaten/kota yang dijadikan cluster pertandingan PON tengah gencar membangun insfrasruktur olahraga untuk kegiatan olahraga nasional di Provinsi Papua.
Ia memandang perlu memperkuat pengawasan oleh masyarakat dalam mengawal setiap program pembangunan oleh Pemerintah sehingga hasilnya tepat sasaran dan tidak terindikasi kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Baca juga: Menpora minta promosi PON XX Papua terus digaungkan
Pemerataan
Sementara itu, tokoh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki) Biak Jotam Julius Simopiaref berharap pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin jika telah dilantik sebagai Presiden/Wakil Presiden RI periode 2019-2024 mampu meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan sehingga tidak terjadi kesenjangan antarwilayah di Indonesia.
Jotam mengharapkan adanya keadilan program pembangunan untuk masyarakat asli Papua. Hal ini sudah mulai diperhatikan Presiden Jokowi melalui berbagai kebijakan strategis pemerintah melalui program kerja kementerian, organisasi perangkat daerah pemkab setempat, serta melalui keterlibatan organisasi masyarakat, gereja, dan lembaga adat.
Tuntutan keadilan pembangunan, menurut Jotam, sangat penting sehingga provinsi tertimur di Indonesia dapat sejajar dengan daerah lain di Tanah Air untuk menikmati hasil program pemerintah.
Sektor lain juga harus diperhatikan pemerintahan Presiden Jokowi, seperti insfrastruktur jalan, jembatan, rumah layak huni, listrik, dan air bersih.
Jotam mengajak berbagai elemen warga di Kabupaten Biak Numfor untuk senantiasa mendukung setiap program yang akan dilakukan Presiden Jokowi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat asli orang Papua.
Bahkan, pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, tepatnya pada tahun 2018, telah membentuk tiga lembaga baru TNI berkedudukan di Papua dan Papua Barat, yakni Komando Armada III, Pasmar 3 Korps Marinir TNI AL yang bermarkas di Kota Sorong, Papua Barat, serta Komando Operasi Angkatan Udara (Koops AU) III TNI AU yang bermarkas di Kota Biak, Papua.
Akankah berbagai harapan masyarakat di Papua dapat diwujudkan pasangan pemenang Pilpres 2019? Kita masih menanti bersama kinerja keduanya setelah resmi menjadi RI 1 dan RI 2.
Baca juga: Inilah putusan MK yang tegaskan penetapan capres terpilih
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin meraih 65.663 suara, atau mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno yang meraih 7.107 suara.
Dari data penghitungan suara hasil pemilu serentak 17 April 2019 dari KPU Kabupaten Biak Numfor, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin unggul mutlak di 19 distrik se-Kabupaten Biak Numfor.
Pewarta: Muhsidin
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
