counter

Sejumlah massa tahlil akbar mulai berdatangan ke Patung Kuda Monas

DKPP rehabilitasi ketua KPU - Bawaslu terkait Bupati Mandailing Natal
Sejumlah peserta aksi bertajuk Tahlil Akbar 266 mulai berdatangan ke lokasi, Patung Kuda Monas, di Jakarta, Rabu, (26/06/2019) (ANTARA/Boyke Ledy Watra)
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah massa peserta aksi bertajuk Tahlil Akbar 266 sudah mulai berdatangan ke lokasi Patung Kuda Monumen Nasional (Monas) sejak pukul 07.15 WIB.

"Saya dari Bandung, datang dengan beberapa teman lain, datang menggunakan kereta melalui Gambir," kata salah seorang peserta aksi, Agung suharjono (49), di Jakarta, Rabu.

Agung mengatakan rela jauh-jauh ikut tahlil akbar karena menginginkan ingin pemerintah memberikan respon cepat terhadap ratusan petugas pemilu dan sejumlah orang yang meninggal akibat kerusuha 21-22 Mei 2019.

"Kalau tahlilannya diadakan di daerah, tentu responnya tidak seperti kalau tahlilan di sini," katanya.

Ia bersama rekannya meyakini kegiatan tahlilan tersebut akan berlangsung damai, karena yang hadir adalah alumni 212.

"Ya kalau yang 21-22 Mei ricuh itu kan banyak kelompok disana, kita tidak tahu apa saja tujuan-tujuan tiap kelompok," ucap Agung.

Massa peserta aksi lainnya Muhammad yang juga berasal dari Bandung mengatakan, mereka berangkat malam hari dan sampai subuh di Stasiun Gambir.

"Semuanya pakai biaya sendiri, karena panggilan hati seperti aksi 212, kami dapat informasi kegiatan ini dari undangan yang ada di media sosial," ujarnya


Baca juga: Pemuka agama: Putusan MK jangan picu perpecahan bangsa
Baca juga: Wapres imbau halalbihalal ormas Islam di masjid, bukan di MK
Baca juga: Pedagang Sabang berharap suasana aman jelang dan setelah putusan MK

KPU yakin selenggarakan pileg sesuai Undang-Undang

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
Pemuka agama: Putusan MK jangan picu perpecahan bangsa Sebelumnya

Pemuka agama: Putusan MK jangan picu perpecahan bangsa

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta Selanjutnya

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta