counter

KSAD tegaskan tak ada prajuritnya diminta jadi saksi di MK

Perludem usulkan Pilkada DKI Jakarta tahun 2022
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa (tengah) bersama Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (kanan) dan Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman (kiri) saat membuka Rakornis TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-105 Tahun 2019 di Mabes TN AD, Jakarta, Kamis (20-6-2019). (Foto: Syaiful Hakim)
Tidak ada prajuritnya dari satuan mana pun yang diminta menjadi saksi dalam sidang PHPU di MK.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan tidak ada prajuritnya dari satuan mana pun yang diminta menjadi saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

"Kami hingga saat ini belum menerima permintaan apa pun secara resmi ataupun tidak resmi," kata Andika di Mabesad, Jakarta, Kamis.

Andika kembali menegaskan, "Sama sekali (tidak). Saya ngomong apa adanya."

Baca juga: Tiga landasan hukum benarkan perlindungan saksi gugatan pilpres

Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi batal menghadirkan saksi dari aparat hukum dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di MK, Rabu (19/6).

"Ada memang aparatur negara yang bersedia menjadi saksi. Akan tetapi, tiba-tiba dia dipanggil oleh atasannya. Ada dari TNI, Polri, ada juga dari PNS," ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Miftah Nur Sabri.

Miftah menyayangkan batal hadirnya saksi dari aparat penegak hukum tersebut.

Oleh karena itu, dia menilai pentingnya perlindungan kepada para saksi yang akan diajukan ke MK.

Baca juga: BPN harapkan perlindungan saksi dalam sidang gugatan pilpres di MK

KSAD tindak dua anggota dan istrinya yang sebar ujaran kebencian Wiranto

Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
Mendagri : tudingan data siluman tidak benar Sebelumnya

Mendagri : tudingan data siluman tidak benar

Pilkades serentak Kabupaten Tegal Selanjutnya

Pilkades serentak Kabupaten Tegal