Pengamat : Tuntutan mundur Ketua PKB Surabaya terkait agenda pilkada

Gerakan dan tarik menarik dalam dinamika politik di Surabaya merupakan hal wajar, apalagi PKB merupakan partai yang diperhitungkan dalam Pilkada kota Surabaya

Surabaya (ANTARA) - Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam menilai tuntutan mundur Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya Musyafak Rouf yang disuarakan Pimpinan Anak Cabang (PAC) PKB di Surabaya, Jatim, ada kaitannya dengan agenda kontestasi Pilkada Surabaya 2020.

"Setahu saya pak Musyafak itu politisi berpengalaman dan paham politik Surabaya dari masa ke masa. Kadang beliau bisa pegang kunci-kunci penting dalam politik. Jadi kalau tuntutan (PAC) itu tidak masif dan ada kehendak kuat dari atas (DPW/DPP PKB) rasanya tidak mudah untuk bisa dituntut mundur," kata Surokim kepada Antara di Surabaya, Selasa.

Saat ditanya keterkaitan dengan egenda Pilkada Surabaya 2020, peneliti Surabaya Survei Center (SSC) ini mengatakan sebenarnya perolehan Fandi Utomo yang sebelumnya digadang-gadang sebagai bakal Cawali Surabaya oleh PKB dalam Pemilu Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo) sudah bagus. Meskipun akhirnya kalah dengan Caleg DPR RI Arzeti dalam perebutan kursi kedua.

"Jadi kalau dikaitkan gerakan itu kok kecil kemungkinan. Hanya saja dinamika pencalonan Pilkada Surabaya ini kan seksi dan pasca-Pileg 2019 dinamika internal PKB kan juga dinamis," katanya.

Apalagi, lanjut dia, PKB termasuk yang diperhitungkan dalam dukungan arus bawah di Surabaya. "Jadi ada move move dan  tarik menarik itu wajar saja. Semua sedang ingin mengambil posisi penting untuk diperhitungkan dalam pencalonan," katanya.

Soal kemungkinan PKB tetap mendukung Fandi Utomo, Surokim menilai kecil kemungkinan peluang Fandi dengan tidak lolosnya beliau sebagai caleg DPR RI. Hanya saja, lanjut dia, namanya politik semua serba mungkin terjadi karena hampir 70 persen rekomendasi partai itu kehendak DPP dan 30 persen sisanya arus bawah.

"Jelas butuh ekstra usaha pak Fandi jika ingin maju lewat PKB. Namun bagaimanapun beliau punya daya keuntungan karena relatif dekat dengan DPP PKB," katanya.

Jika melihat dinamika politik Surabaya dan trennya, kata dia, rasanya secara matematis Fandi Utomo lebih masuk akal merebut calon wakil wali kota Surabaya dan bukan calon wali kota Surabaya.

Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PKB Tambaksari Surabaya, Akhmad Miftachul Ulum sebelumnya mengatakan sebanyak 31 PAC PKB se-Kota Surabaya mengalami krisis kepercayaan terhadap Ketua DPC PKB Surabaya setelah tidak berfungsinya mesin partai pada saat Pemilu 2019 sehingga berujung perolehan kursi PKB yang stagnan seperti Pemilu sebelumnya.

Selain itu, lanjut dia, pada Pemilu 2019, PKB Surabaya tidak memiliki saksi pemilu sama sekali.
Kekosongan saksi partai di seluruh Surabaya, lanjut dia, pastinya merugikan partai dan menyulitkan kader yang sedang ikut berkontestasi pada Pemilu 2019.

"Kami menilai dalam kepemimpinan Musyafak Rouf, PKB Kota Surabaya mengalami kemunduran," katanya.

Menurut dia, hampir 100 persen suara PKB di seluruh daerah Jawa Timur mengalami kenaikan suara dan tambahan kursi DPRD tingkat kabupaten/kota, kecuali PKB Surabaya yang mempunyai target 11 kursi, tetapi hasilnya tidak sampai separuhnya.

Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf saat dikonfirmasi menyatakan tidak berkenan menanggapi adanya sikap tidak percaya yang disuarakan PAC PKB se-Kota Surabaya tersebut karena pihaknya menilai ada yang menyuruh, ada agenda, ada target dan ada kemauan dari pihak-pihak tertentu.

Baca juga: PAC PKB se-Kota Surabaya minta Musyafak Rouf mundur dari jabatannya

Baca juga: PKB Surabaya dinilai kurang bisa ambil keuntungan dari Pilpres 2019