DPD Partai Demokrat DIY sebut desakan KLB tidak beretika

Ini kata KPU DKI bagi pemilih sebelum ke TPS pada Rabu
Logo Partai Demokrat. (Istimewa)
Yogyakarta (ANTARA) - DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta menilai desakan Kongres Luar Biasa yang didengungkan Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) tidak beretika dan jauh dari nilai kepatutan.

"Bagi kader Partai Demokrat di DIY ini (desakan KLB, Red) tidak beretika karena Ketua Umum (Susilo Bambang Yudhoyono) sedang berduka, tiba-tiba dimunculkan isu KLB," kata Ketua DPD Partai Demokrat DIY Heri Sebayang saat dihubungi, di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut Heri, para kader di DIY justru meminta DPP Partai Demokrat segera menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam GMPPD yang telah mengembuskan desakan KLB di tubuh partai pimpinan SBY itu.

Pihak-pihak yang terlibat dalam GMPPD dimaksud antara lain Max Sopacua, Ahmad Mubarok, dan Ahmad Yahya.

"Meminta dan mendesak kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk menindak tegas sesuai dengan peraturan organisasi," kata dia.

Heri mengatakan permasalahan internal Partai Demokrat tidak patut disampaikan kepada publik. Apa pun permasalahan internal partai, menurut dia, seyogianya dapat diselesaikan secara internal sesuai dengan peraturan organisasi partai berlambang mercy itu.

Terlebih desakan itu, kata dia, disampaikan saat Ketum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang berduka atas meninggal istrinya, Ani Yudhoyono.

"Duka keluarga Bapak SBY merupakan duka keluarga besar Partai Demokrat seluruh Indonesia. Meskipun telah wafat dan dimakamkan, di berbagai tempat masih melaksanakan doa bersama, tahlil, Shalat Gaib, dan bertafakur mengenang segala kebaikan, inspirasi, keteladanan dan karya amal dari almarhumah," kata Heri.

Sebelumnya, senior Partai Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mengkritisi kondisi internal Demokrat dan mendorong DPP Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa paling lambat pada 9 September 2019.

Politisi senior Demokrat yang tergabung dalam gerakan ini, antara lain Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua, pendiri Demokrat Ahmad Mubarok, dan tokoh senior lain seperti Ahmad Jaya dan Ishak.

Salah satu yang dikritisinya adalah hasil Pemilu Legislatif 2019, Demokrat memperoleh suara 7,7 persen, meskipun lolos ambang batas parlemen namun perolehan tersebut menempatkan Demokrat di posisi urutan terendah sejak Partai Demokrat menjadi peserta Pemilu 2004.

Terkait kondisi ini, GMPPD menilai diperlukan adanya introspeksi dan evaluasi menyeluruh untuk kemudian bersama seluruh potensi dan kader untuk membangkitkan semangat dan langkah bersama mengembalikan maruah dan kejayaan Partai Demokrat.
Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
KPU Sumsel nilai janggal status tersangka Komisioner KPU Palembang Sebelumnya

KPU Sumsel nilai janggal status tersangka Komisioner KPU Palembang

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 Selanjutnya

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024