Solo (ANTARA) - Puluhan umat muslim yang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta melakukan aksi damai di depan Markas Polres Kota Surakarta, Jumat petang, mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) menjaga netralitas, profesional, dan adil dalam menyidangkan perkara sengketa Pemilihan Presiden 2019,
Puluhan pengunjuk rasa itu, selain melakukan orasi juga membawa sejumlah spanduk yang digelar di depan Mapolresta Surakarta yang intinya mendukung MK menjaga netralitas, profesional, dan adil dalam sidang sengketa pemilu.
Menurut Muinudinillah Basri selaku Ketua DSKS, pemilu yang jujur dan adil adalah proses yang bermartabat untuk mewujudkan pemimpin Indonesia yang amanah, serta diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada tahapan sengketa atau perselisihan hasil pemilu saat ini, kata dia, DSKS meminta MK menjadi lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Selain itu, DSKS meminta MK bisa memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan tidak memihak kecuali memutuskan perselisihan atau sengketa pemilu berdasarkan bukti dan saksi yang terpecaya.
"DSKS juga meminta MK melakukan proses peradilan yang transparan dan profesional," katanya lagi.
Endro Sudarsono salaku juru bicara DSKS menambahkan pertama soal penyelesaian sengketa Pilpres 2019, dan kedua meminta MK untuk profesional, independen, dan tidak boleh melakukan yang tercela berakibat ketidakpuasan masyarakat.
"Kami berharap MK menjadi lembaga yang independen merdeka dalam peradilan di Indonesia agar tercipta keadilan di masyarakat maupun akhir dari penegakan hukum di negara kita," katanya lagi.
Selain itu, kata dia, pihaknya melihat masing-masing pihak terakomodasi, sehingga diharapkan hal itu terjadi hingga pada akhir putusan MK pada 28 Juni 2019.
"Siapa pun yang menang saya kira tidak masalah yang terpenting netralitasnya," katanya pula.
Para pengunjuk rasa setelah puas menyampaikan orasinya hingga waktu Shalat Magrib kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Puluhan pengunjuk rasa itu, selain melakukan orasi juga membawa sejumlah spanduk yang digelar di depan Mapolresta Surakarta yang intinya mendukung MK menjaga netralitas, profesional, dan adil dalam sidang sengketa pemilu.
Menurut Muinudinillah Basri selaku Ketua DSKS, pemilu yang jujur dan adil adalah proses yang bermartabat untuk mewujudkan pemimpin Indonesia yang amanah, serta diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada tahapan sengketa atau perselisihan hasil pemilu saat ini, kata dia, DSKS meminta MK menjadi lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Selain itu, DSKS meminta MK bisa memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan tidak memihak kecuali memutuskan perselisihan atau sengketa pemilu berdasarkan bukti dan saksi yang terpecaya.
"DSKS juga meminta MK melakukan proses peradilan yang transparan dan profesional," katanya lagi.
Endro Sudarsono salaku juru bicara DSKS menambahkan pertama soal penyelesaian sengketa Pilpres 2019, dan kedua meminta MK untuk profesional, independen, dan tidak boleh melakukan yang tercela berakibat ketidakpuasan masyarakat.
"Kami berharap MK menjadi lembaga yang independen merdeka dalam peradilan di Indonesia agar tercipta keadilan di masyarakat maupun akhir dari penegakan hukum di negara kita," katanya lagi.
Selain itu, kata dia, pihaknya melihat masing-masing pihak terakomodasi, sehingga diharapkan hal itu terjadi hingga pada akhir putusan MK pada 28 Juni 2019.
"Siapa pun yang menang saya kira tidak masalah yang terpenting netralitasnya," katanya pula.
Para pengunjuk rasa setelah puas menyampaikan orasinya hingga waktu Shalat Magrib kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
