Tokoh agama Kota Probolinggo kecam kekerasan aksi "people power"

Dalam kegiatan deklarasi damai itu, para tokoh agama yang lain seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan tokoh masyarakat juga mengimbau kepada warga, agar menempuh jalur hukum, apabila ada hasil pemilu yang dirasa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, se

Kota Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Seluruh tokoh agama dan masyarakat Kota Probolinggo mengecam kekerasan yang terjadi saat aksi unjuk rasa "people power" di Jakarta hingga menimbulkan korban jiwa, sehingga tokoh agama dan masyarakat setempat menggelar deklarasi damai yang dipimpin Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di halaman Mapolres Kota Probolinggo, Jawa Timur.

"Dengan adanya aksi yang berujung ricuh di Jakarta, saya berharap negara segera dapat bertindak karena itu sudah bukan menyampaikan pendapat, namun melenceng jauh dan cenderung kriminal. Jangan ragu-ragu untuk melindungi kepentingan umum," kata Ketua FKUB Kota Probolinggo Abdul Halim di Kota Probolinggo, Kamis.

Menurutnya deklarasi damai digelar sebagai bentuk komitmen bersama untuk tetap menjaga kondusifitas wilayah Kota Probolinggo bersama aparat penegak hukum, TNI dan Polri yang dihadiri tokoh agama, pimpinan parpol, organisasi kemasyarakatan, Pemkot Probolinggo, organisasi pemuda dan para ulama.

"Kegiatan deklarasi tersebut sekaligus sebagai imbauan pada masyarakat Kota Probolinggo, agar tidak termakan isu 'people power' seperti yang terjadi sekitar gedung Bawaslu di Jakarta," tuturnya.

Kerusuhan yang terjadi di Jakarta, lanjut dia, seharusnya disikapi dengan hati yang damai dan tenang, sehingga jangan sampai ada yang terprovokasi dan mengimbau semua pihak bersama sama menghormati proses pemilu sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kegiatan deklarasi damai itu, para tokoh agama yang lain seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan tokoh masyarakat juga mengimbau kepada warga, agar menempuh jalur hukum, apabila ada hasil pemilu yang dirasa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak perlu melakukan tindakan anarkis dan main hakim sendiri mengingat Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat.

"Ada enam poin pernyataan deklarasi damai yang diucapkan para peserta dan kami juga saling bergandengan tangan sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga harapannya masing-masing pihak yang terlibat bisa meneruskan pesan deklarasi damai kepada warga Kota Probolinggo," katanya.

Pernyataan deklarasi damai tersebut yakni
1. Mendukung dan mempercayakan kepada TNI-Polri dalam memelihara kamtibmas dan mengawal NKRI Khususnya pasca pemilu 2019.
2. Menyikapi hasil pemilu 2019 secara damai dan konstitusional sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengecam keras aksi maupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum, inskontitusi dan anarkisme pada tahapan dan pascapemilu 2019.
4. Senantiasa mengorbankan semangat kebersamaan di tengah perbedeaan, dengan menegdepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan persatuan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.
5. Menolak segala bentuk hoaks, ujar kebencian, provokasi, diskriminasi dan SARA yang menyebabkan permusuhan dan perpecahan sesama anak bangsa.
6. Mendukung penuh terwujudnya Kota Probolinggo yang damai, guyub dan rukun.

Sementara itu, Polres Kota Probolinggo dan Kodim 0820 sudah melakukan patroli skala besar untuk mengantisipasi aksi kerusuhan di Jakarta merembet ke Kota Probolinggo.

Kapolresta Probolinggo AKBP Alfian Nurrizal bersama Dandim 0820 Pribolinggo memimpin langsung kegiatan patroli skala besar dan memasang stiker di pengadaian, perbankan, dan toko emas, serta pusat perbelanjaan untuk mengingatkan dan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk melaporkan ke 110, jika terjadi aksi kriminalitas.

"Patroli itu dilakukan dalam rangka upaya pengamanan sebagai respons memanasnya kondisi keamanan di Jakarta dengan adanya aksi 22 Mei 2019, sehingga dikhawatirkan aksi pihak tak bertanggung jawab itu meluas sampai ke daerah, termasuk Kota Probolinggo," katanya.