Ambon (ANTARA) - Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menginginkan masyarakat di daerah ini jangan terprovokasi rencana "people power" yang diisukan dilaksanakan bertepatan dengan KPU RI mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019 nanti.
"Apa pun namanya rencana 'people power' yang belakangan ini diubah menjadi gerakan kedaulatan rakyat tidak boleh mempengaruhi masyarakat Maluku," katanya, di Ambon, Sabtu.
Wagub mengatakan, stabilitas keamanan Maluku setelah pemilu serentak pada 17 April 2019 yang kondusif itu harus dipertahankan masyarakat karena strategis bagi realisasi percepatan pembangunan, mekanisme pemerintahan, dan peningkatkan kesejahteraan sosial.
"Marilah kita menjaga situasi keamanan setelah pemilu dengan penyelenggaraannya di Maluku aman dan kondusif, karena berguna bagi pengembangan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial," ujarnya pula.
Karena itu, masyarakat diharapkan tetap berada dalam nuansa pela dan gandong dengan mencerminkan sagu salempeng (sepotong) dibagi dua sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan kita sebagai anak cucu karena merupakan aset budaya bangsa.
"Jadi jangan hubungan orang basudara (bersaudara) di Maluku dirusakkan hanya oleh provokasi yang menyesatkan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan kepentingan menyesatkan," ujar Wagub lagi.
Menurut dia, rakyat sudah memberikan pilihan terhadap presiden-wapres, DPR-RI, DPD-RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota, sehingga terakhir adalah kehendak Tuhan.
"Itu berarti keputusan apa pun yang diumumkan KPU tentang hasil Pemilu 2019 adalah pilihan rakyat. Pilihan vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan," ujar Wagub.
Rencana "people power" pertama kali digaungkan oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais saat melakukan aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta.
Dia mengatakan jika Prabowo kalah, pihaknya tidak akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi, namun gerakan sosial bakal jadi jalan yang ditempuh. Namun, lambat laun gerakan ini mulai tereduksi. Amien kemudian mengubah istilah "people power" menjadi gerakan kedaulatan rakyat.
"Apa pun namanya rencana 'people power' yang belakangan ini diubah menjadi gerakan kedaulatan rakyat tidak boleh mempengaruhi masyarakat Maluku," katanya, di Ambon, Sabtu.
Wagub mengatakan, stabilitas keamanan Maluku setelah pemilu serentak pada 17 April 2019 yang kondusif itu harus dipertahankan masyarakat karena strategis bagi realisasi percepatan pembangunan, mekanisme pemerintahan, dan peningkatkan kesejahteraan sosial.
"Marilah kita menjaga situasi keamanan setelah pemilu dengan penyelenggaraannya di Maluku aman dan kondusif, karena berguna bagi pengembangan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial," ujarnya pula.
Karena itu, masyarakat diharapkan tetap berada dalam nuansa pela dan gandong dengan mencerminkan sagu salempeng (sepotong) dibagi dua sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan kita sebagai anak cucu karena merupakan aset budaya bangsa.
"Jadi jangan hubungan orang basudara (bersaudara) di Maluku dirusakkan hanya oleh provokasi yang menyesatkan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan kepentingan menyesatkan," ujar Wagub lagi.
Menurut dia, rakyat sudah memberikan pilihan terhadap presiden-wapres, DPR-RI, DPD-RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota, sehingga terakhir adalah kehendak Tuhan.
"Itu berarti keputusan apa pun yang diumumkan KPU tentang hasil Pemilu 2019 adalah pilihan rakyat. Pilihan vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan," ujar Wagub.
Rencana "people power" pertama kali digaungkan oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais saat melakukan aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta.
Dia mengatakan jika Prabowo kalah, pihaknya tidak akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi, namun gerakan sosial bakal jadi jalan yang ditempuh. Namun, lambat laun gerakan ini mulai tereduksi. Amien kemudian mengubah istilah "people power" menjadi gerakan kedaulatan rakyat.
Pewarta: Alex Sariwating
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
