Rekapitulasi penghitungan suara KPU Makasar diwarnai aksi demonstrasi

Ini kata KPU DKI bagi pemilih sebelum ke TPS pada Rabu
Sejumlah peserta aksi melakukan orasi dengan dijaga ketat aparat keamanan di lokasi rekapitulasi penghitungan suara KPU Makassar di depan Hotel Asia, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/5/2019) malam. ANTARA FOTO/Darwin Fatir.
Makassar (ANTARA) - Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Makassar diwarnai aksi demonstrasi oleh belasan orang yang menamakan Koalisi Rakyat Bersatu di Hotel Asia Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu malam.

Jenderal lapangan aksi, Wahyu Pandawa dalam orasinya meminta penyelengara Pemilu 2019 untuk transparan dan tidak melakukan dugaan-dugaan kecurangan yang bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Mengingat karena adanya laporan dugaan kecurangan dari masyarakat sehingga atas dasar itu teman-teman hadir terpanggil nuraninya untuk menyampaikan aspirasi ini, apalagi agenda rekapitulasi KPU Kota Makassar bertempat di Hotel grand Asia," tegasnya.

Pihaknya berharap dan menginginkan KPU Makassar independen dan netral dalam menyikapi hal-hal yang berbau kecurangan, sehingga kepercayaan publik akan kinerja penyelenggara bisa memberikan kepercayaan kepada publik termasuk hasil akhirnya nanti.

"Bila memang nantinya ada dugaan kecurangan dan terbukti, maka KPU harus bertanggungjawab dan harus menerima konsekuensinya. Tapi kami yakin penyelenggara bisa bekerja dengan baik untuk memberikan kepercayaan kepada publik," tambahnya.

Aksi tersebut merupakan gerakan kali kedua selama rapat pleno proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat 15 kecamatan yang dilaksanakan KPU Makassar.

Aksi lalu mereka menolak hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan yang di laksanakan Panitia Pemilihan Kecamatan di semua tingkatan kecamatan.

Selanjutnya, mendesak KPU Makasar untuk melakukan penghitungan ulang dengan dasar pada C1 hologram dan C1 Plano karena diduga ada bentuk kecurangan.

Selain itu mereka mengingatkan KPU Makassar untuk tidak berbuat macam-macam kepada suara rakyat yang sudah disalurkan di TPS.

Aksi tersebut berlangsung damai dan cukup singkat. Polisi juga terlihat berjaga-jaga di lokasi penghitungan untuk memberikan rasa aman saat proses penghitungan.

Secara terpisah, Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar di sela skors rapat pleno rekapitulasi tersebut mengatakan, saat ini masih ada dua kecamatan yang belum menyetorkan hasil penghitungan, yakni Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Tamalate dari total 15 kecamatan yang ada di Makassar.

"Saat ini untuk hasil dua kecamatan ini hampir rampung. Di kecamatan Panakukang masih ada kelurahan dan Kecamatan Tamalate satu kelurahan," katanya.

Mengenai dengan hasil penghitungan di dua kecamatan tersebut, kata dia, sebenarnya sudah rampung, hanya saja pemindahan data dari DA1 ke D1 masih berlangsung ditambah dokumen-dokumen ini belum semua ditandatangani PPK karena begitu banyak lembarannya.

"Kemungkinan besar untuk rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Panakukang diperkirakan rampung subuh nanti, sembari menunggu penyelesaian rekapitulasi dari PPK Kecamatan Tamalate," ujar mantan Ketua AJI Makassar itu.

Meski demikian, pihaknya terpaksa menskors kembali sidang rapat pleno karena data dari dua kecamatan itu masih belum rampung dan akan dibuka kembali pada Minggu (12/5/2019) pagi untuk melanjutkan rekapitulasi.

"Kami targetkan dua kecamatan ini rampung besok, atau paling tidak malam nanti. Selanjutnya, dilaksanakan hasil akhir rekapitulasi untuk diumumkan secara terbuka kepada publik maupun saksi-saksi yang ikut dalam proses ini," katanya menambahkan.

Untuk proses rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 di tingkat Kota Makasar dimulai sejak 5 Mei 2019 di Hotel Harper, selanjutnya dipindahkan ke Hotel Asia dan masih berjalan hingga saat ini.

Baca juga: Tiga petugas KPPS di Makassar dilaporkan meninggal dunia

 
Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
Ini permintaan parpol di Malaysia terkait surat suara pos Sebelumnya

Ini permintaan parpol di Malaysia terkait surat suara pos

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 Selanjutnya

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024