Maka kita upayakan bagaimana gerakan ini, murni dari atas nama rakyat dan bukan kepentingan elite politik semata
Bandung (ANTARA) - Menjelang akhir proses pemilu serentak, istilah "people power" semakin ramai ditengah masyarakat, namun sejumlah organisasi mahasiswa berharap ada nilai positif yang bisa diambil dari gerakan tersebut.
"Kami berharap kepada pemuda dan mahasiswa di Indonesia dapat mengambil nilai positif dari aksi (rencana) 'people power' ini. Jangan sampai hanya dimanfaatkan oleh para elite politik," kata Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Bandung, Rizky Yusro di Universitas Pasundan (Unpas), Jalan Lengkong Besar, Kota Bandung, Jumat.
Dia mengatakan para generasi milenial saat ini harus bisa menonjolkan kreativitas bermanfaat bagi masyarakat luas. Gerakan "people power" tersebut tidak hanya menjadi sekadar gerakan yang tidak memberikan dampak positif apapun.
"Maka kita upayakan bagaimana gerakan ini, murni dari atas nama rakyat dan bukan kepentingan elite politik semata," ucapnya.
Selain itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bandung, Antonius Doni menilai gerakan tersebut harus benar-benar digunakan demi kepentingan masyarakat dengan tidak ada penggiringan yang berakibat terjadinya konflik.
"Jadi ada perbedaan dukungan, ini yang harus segera diredam karena dikhawatirkan terjadi konflik. Apalagi ditengah panasnya tahun politik," ujar Antonius.
Pihaknya, kata dia, akan berkonsolidasi dengan organisasi mahasiswa lainnya demi meredam gerakan yang dirasa tidak memiliki nilai positif tersebut.
Menanggapi wacana para mahasiswa tersebut, Dekan Fisip Unpas, Budiana berharap kegiatan yang digagas oleh para mahasiswa memberi dampak baik bagi dinamika politik di masyarakat saat ini.
"Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membuat Indonesia kedepan lebih baik dan tidak harus terpecah-pecah. Apalagi dasar pemikiran kita harus bersatu kembali karena inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia hari ini," tutur Budiana.
Dia pun mengimbau kepada generasi milenial saat ini untuk jangan terprovokasi dengan istilah gerakan "people power" tersebut.
"Harus ada sanksi sosial bagi orang yang berpikir dan berbuat tidak benar bagi bangsa dan negara ini. Sehebat apa dan sepintar apa pun logika serta filsafat yang ia gunakan. Harus diberi sanksi sosial," ujarnya.
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019