Timsus 1901 Cirebon serukan gerakan "Kami Percaya KPU"

Kita percayakan semua proses setelah pemungutan suara ini kepada KPU dan Bawaslu, caranya dengan tetap kritis proporsional. Laporkan setiap kecurangan ke saluran sesuai Undang-Undang, bukan teriak-teriak di medsos."

Cirebon (ANTARA) - Ketua Timsus 1901 Juara Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Masyhuri Abdul Wahid menyerukan gerakan "Kami Percaya KPU" (KPK) hal ini karena situasi politik memanas setelah pemungutan suara pada pemilu 2019 dan adanya klaim kemenangan secara sepihak.

"Kita percayakan semua proses setelah pemungutan suara ini kepada KPU dan Bawaslu, caranya dengan tetap kritis proporsional. Laporkan setiap kecurangan ke saluran sesuai Undang-Undang, bukan teriak-teriak di medsos," kata Masyhuri di Cirebon, Jumat.

Menurutnya setelah dilaksanakan pencoblosan situasi politik terus memanas dan ini menimbulkan keprihatinan tersendiri.

Selain itu kemenangan klaim sepihak paslon diikuti gerakan delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu, dikhawatirkan akan membuat suasana semakin tidak kondusif, untuk itu Timsus 1901 Juara Kabupaten Cirebon berharap semua pihak bisa menahan diri.

Timsus 1901 lanjut Masyhuri mendorong masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan kepada KPU dan Bawaslu di semua level tanpa kehilangan daya kritis.

"Kami menyerukan gerakan KPK yang merupakan singkatan 'Kami Percaya KPU' juga KPB atau Kami Percaya Bawaslu'," ujarnya.

Menurutnya gejala penggiringan opini untuk tidak percaya kepada KPU dan Bawaslu akan berdampak pada legitimasi penetapan hasil Pemilu.

Dia melanjutkan untuk kemungkinan kesalahan yang merugikan paslon itu bisa juga terjadi, begitupun kemungkinan kecurangan yang dilakukan, mungkin juga ada.

"Tapi tidak lantas membuat seluruh proses dianggap salah dan semua penyelenggara melakukan kecurangan. Semuanya perlu pembuktian lewat mekanisme yang berlaku," tuturnya.

Saat ini tambah Masyhuri muncul istilah-istilah seram untuk merujuk pada dugaan kecurangan dan pelanggaran.

"Selain pelanggaran TSM atau terstruktur, sistematis dan massif, banyak yang memakai istilah brutal. Menurut saya ini berlebihan karena akan menggiring masyarakat bahwa pemilu berjalan secara tanpa aturan," katanya.

Gerakan KPK dan KPB ini kata dia, penting disuarakan di tengah berlangsungnya penghitungan manual berjenjang.