Keterpilihan peserta pemilu batal jika tidak serahkan LPPDK

Gerakan pemilu damai serukan masyarakat tak lakukan "people power"
Ketua KPU RI Arief Budiman (tengah) bersama para sekjen parpol yang tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (25-4-2019). Kedatangan tim sekjen parpol yang tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandiaga tersebut untuk menyampaikan belasungkawa terhadap banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia dan memantau ruang server hasil rekapitulasi sementara yang berada di kantor KPU. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama.
Jakarta (ANTARA) - Ketua KPU RI Arief Budiman menegaskan peserta Pemilu 2019 yang tidak menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) bisa dibatalkan keterpilihannya.

“Kalau laporan awal dana kampanye, dia tidak menyerahkan, keikutsertaan di dalam pemilu bisa dibatalkan. Akan tetapi, kalau (tidak menyerahkan) laporan akhir, keterpilihannya bisa dibatalkan," kata Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi waktu kepada peserta pemilu soal penyerahan LPPDK. Dengan demikian, semua peserta pemilu harus mematuhi jadwal yang telah disepakati sejak.

“Tidak ada (toleransi). Pokoknya sesuai dengan waktu yang ditentukan,” katanya.

Peserta pemilu itu, berdasarkan regulasi, adalah pasangan calon presiden/wakil presiden, calon anggota DPD RI, calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018, LPPDK adalah laporan akhir dana kampanye yang harus disampaikan maksimal 15 hari setelah hari-H pemungutan suara, yaitu pada tanggal 2 Mei 2019.

Sebelumnya, laporan dana kampanye dari peserta pemilu juga diserahkan dalam bentuk laporan awal dana kampanye (LADK) dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK).
Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
Dugaan kasus politik uang di Yogyakarta diserahkan ke kepolisian Sebelumnya

Dugaan kasus politik uang di Yogyakarta diserahkan ke kepolisian

Ketua DPR: Hilangkan ego kelompok lampaui batas toleransi hukum Selanjutnya

Ketua DPR: Hilangkan ego kelompok lampaui batas toleransi hukum