Polres Bekasi kerahkan 20 personil kawal pleno kecamatan

Diperiksa 10 jam lebih Amien tidak ditahan
Kapolres Metro Bekasi, Kombespol Candra Sukma Kumara melakukan pantauan di Kecamatan Cikarang Selatan. (Foto: Pradita Kurniawan Syah)
Serahkan sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu, siapapun yang jadi presiden nanti kita dukung bersama karena mereka terpilih melalui proses demokrasi yang jujur dan adil, tambahnya
Cikarang, Bekasi (ANTARA) - Polres Metro Bekasi, Jawa Barat, mengerahkan 20 personil untuk mengawal proses rapat pleno terbuka penghitungan suara Pemilu 2019 di setiap kecamatan.

"Jadi di setiap kecamatan selalu ada 20 personil kami yang berjaga selama proses pelaksanaan pleno di sana," kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Candra Sukma Kumara di Cikarang, Rabu.

Selain 20 personil kepolisian, rapat pleno penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) juga dikawal petugas gabungan dari TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi.

"Personil gabungan ini terdiri dari 20 anggota kepolisian, lima TNI, dan lima Satpol PP. Ya minimal 30 personil gabungan yang ikut juga menjaga pengamanan pleno," katanya.

Candra menjelaskan, tugas pengamanan tersebut meliputi penjagaan gudang logistik pemilu, penjagaan penyelenggara pemilu, saksi-saksi, logistik pemilu, juga rapat pleno itu sendiri.

"Protap atau SOP pengamanannya seperti itu. Pengamanan fisik kepada penyelenggara pemilu beserta sejumlah unsur yang terlibat, serta logistiknya," kata Kapolres.

Khusus penjagaan logistik, dilakukan selama 24 jam penuh. "Kita tidak perbolehkan siapapun yang tidak berkompeten untuk masuk ke dalam ruang penyimpanan logistik," tegasnya.

Menurut dia, adanya pro kontra pemenang Pilpres 2019 antara pasangan calon presiden merupakan hal yang wajar.

"Pro dan kontra tidak dapat dihindari. Itu wajar, selama masih dalam prosedur hukum. Tapi kalau protes arahnya intimidasi, ini yang kita jaga dan pasti akan kita tindak tegas apabila terjadi," ucapnya.

Candra mengimbau segenap masyarakat agar tidak mudah terprovokasi ajakan-ajakan yang mengarah ke tindakan melawan hukum dan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban.

"Serahkan sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu, siapapun yang jadi presiden nanti kita dukung bersama karena mereka terpilih melalui proses demokrasi yang jujur dan adil," tambahnya.

Suasana gedung MK saat kedatangan tim hukum BPN

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019
Lima kecamatan di Dharmasraya selesai rekapitulasi penghitungan suara Sebelumnya

Lima kecamatan di Dharmasraya selesai rekapitulasi penghitungan suara

Pemerintah cabut pembatasan medsos pada Sabtu Selanjutnya

Pemerintah cabut pembatasan medsos pada Sabtu