Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar meminta adanya evaluasi terkait kesiapan logistik pemilu oleh pihak terkait agar proses pemilihan umum dapat berjalan sesuai yang direncanakan.
Kordinator Divisi Penindakan Bawaslu Makassar Sri Wahyuningsi di Makassar, Selasa, mengatakan keterlambatan logistik pemilu seperti kertas suara membuat jam kerjasama ikut molor hingga larut malam bahkan sampai keesokan harinya.
"Saya kira yang harus menjadi fokus evaluasi yakni masalah logistik yang terlambat datang, sementara waktu pemungutan suara tidak bisa diperpanjang," kayanya.
Praktis penyelenggara dikejar waktu bahkan ada yang baru mulai pemungutan suara pada pukul 09.00 yang seharusnya dimulai sejak pukul 07.00. Namun karena keterlambatan logistik maka segala prosesnya ikut terlambat," lanjut dia.
Sementara hal kedua yang menjadi masalah dan dinilai harus dievaluasi yakni persoalan kekurangan logistik atau perlengkapan untuk penghitungan suara.
Akibat kekurangan itu maka petugas harus dipusingkan untuk meminta tambahan kertas suara dan baru bisa datang pada sore harinya. Bahkan ada TPS yang permintaan tambahan justru baru bisa disediakan keesokan hari atau pagi hari.
Kondisi ini tentu membuat penghitungan ikut menjadi molor bahkan baru bisa dilakukan pada malam hingga keesokan harinya.
"TPS tidak bisa ditinggalkan jadi pihak penyelenggara selain capek juga kurang tidur," jelasnya.
"Kesiapan logistik itu cuma salah satunya tapi secara umum memang perlu ada evaluasi menyeluruh agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi kedepan," sebut dia.
Kordinator Divisi Penindakan Bawaslu Makassar Sri Wahyuningsi di Makassar, Selasa, mengatakan keterlambatan logistik pemilu seperti kertas suara membuat jam kerjasama ikut molor hingga larut malam bahkan sampai keesokan harinya.
"Saya kira yang harus menjadi fokus evaluasi yakni masalah logistik yang terlambat datang, sementara waktu pemungutan suara tidak bisa diperpanjang," kayanya.
Praktis penyelenggara dikejar waktu bahkan ada yang baru mulai pemungutan suara pada pukul 09.00 yang seharusnya dimulai sejak pukul 07.00. Namun karena keterlambatan logistik maka segala prosesnya ikut terlambat," lanjut dia.
Sementara hal kedua yang menjadi masalah dan dinilai harus dievaluasi yakni persoalan kekurangan logistik atau perlengkapan untuk penghitungan suara.
Akibat kekurangan itu maka petugas harus dipusingkan untuk meminta tambahan kertas suara dan baru bisa datang pada sore harinya. Bahkan ada TPS yang permintaan tambahan justru baru bisa disediakan keesokan hari atau pagi hari.
Kondisi ini tentu membuat penghitungan ikut menjadi molor bahkan baru bisa dilakukan pada malam hingga keesokan harinya.
"TPS tidak bisa ditinggalkan jadi pihak penyelenggara selain capek juga kurang tidur," jelasnya.
"Kesiapan logistik itu cuma salah satunya tapi secara umum memang perlu ada evaluasi menyeluruh agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi kedepan," sebut dia.
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
