Makassar (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan perlu adanya evaluasi dalam pelaksanaan Pemilu yang telah banyak memakan korban dengan penambahan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap wilayah di Indonesia.
Ketua Harian MUI Sulsel Abd Rahim Yunus di Makassar, Selasa, mengatakan dengan beban kerja yang berat dari petugas penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu ataupun pihak keamanan, maka sudah seperlunya ada tambahan sumber daya manusia (SDM).
"Orang meninggal (siapapun) itu memang sudah merupakan Sunnatullah. Namun tentu harus ada evaluasi perbaikan seperti diantaranya penambahan tenaga atau personel agar kerjanya lebih ringan," katanya.
Ia menjelaskan, penambahan SDM atau petugas KPPS memang diperlukan kedepan. Apalagi rencana pemilu 2024 akan dilaksnaakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pilkada Gubernur, pilkada Bupati/Wali Kota, pileg DPR RI pileg DPD RO, pileg DPRD provinsi, dan pileg DPRD kabupaten/kota.
Dengan demikian, para penyelenggara pemilu akan lebih sibuk lagi karena setiap orang akan mencoblos hingga 7 kertas suara. Dengan jumlah daftar pemilih tetap yang umumnya di atas 100 orang, tentu akan memberikan tenaga yang tidak sedikit untuk bisa merampungkan.
Apalagi dengan wilayah yang begitu luas, membuat beban kerja penyelenggara pemilu akan semakin berat dan itu patut menjadi perhatian.
"Jadi saya kira perlu ada tambahan personel dengan kondisi seperti itu. Penambahan tenaga dan TPS yang lebih banyak, saya kira akan lebih meringankan tugas dari para anggota KPPS," ujarnya.
Soal apakah perlu evaluasi pemisahan Pileg dan Pilpres, dirinya mengaku pelaksanaan kali ini sudah baik atau tidak perlu pemisahan legislatif dan eksekutif.
Ketua Harian MUI Sulsel Abd Rahim Yunus di Makassar, Selasa, mengatakan dengan beban kerja yang berat dari petugas penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu ataupun pihak keamanan, maka sudah seperlunya ada tambahan sumber daya manusia (SDM).
"Orang meninggal (siapapun) itu memang sudah merupakan Sunnatullah. Namun tentu harus ada evaluasi perbaikan seperti diantaranya penambahan tenaga atau personel agar kerjanya lebih ringan," katanya.
Ia menjelaskan, penambahan SDM atau petugas KPPS memang diperlukan kedepan. Apalagi rencana pemilu 2024 akan dilaksnaakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pilkada Gubernur, pilkada Bupati/Wali Kota, pileg DPR RI pileg DPD RO, pileg DPRD provinsi, dan pileg DPRD kabupaten/kota.
Dengan demikian, para penyelenggara pemilu akan lebih sibuk lagi karena setiap orang akan mencoblos hingga 7 kertas suara. Dengan jumlah daftar pemilih tetap yang umumnya di atas 100 orang, tentu akan memberikan tenaga yang tidak sedikit untuk bisa merampungkan.
Apalagi dengan wilayah yang begitu luas, membuat beban kerja penyelenggara pemilu akan semakin berat dan itu patut menjadi perhatian.
"Jadi saya kira perlu ada tambahan personel dengan kondisi seperti itu. Penambahan tenaga dan TPS yang lebih banyak, saya kira akan lebih meringankan tugas dari para anggota KPPS," ujarnya.
Soal apakah perlu evaluasi pemisahan Pileg dan Pilpres, dirinya mengaku pelaksanaan kali ini sudah baik atau tidak perlu pemisahan legislatif dan eksekutif.
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
